DENPASAR, BALIPOST.com – Praktek tidak sehat yang dilakukan toko-toko jaringan mafia Tiongkok masih menjadi atensi khusus Pemprov Bali. Sebuah rapat bahkan digelar secara tertutup di Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (8/11), guna membahas penutupan toko-toko tersebut. Di Badung saja, sedikitnya ada 16 toko yang akan ditutup.
“Saya hari ini (kemarin, red) akan mengeluarkan instruksi ditujukan kepada Bupati Badung agar menugaskan Satpol PP untuk menutup toko, artshop, ataupun unit usaha lainnya yang melakukan praktek tidak sehat,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster usai memimpin rapat tersebut.
Koster menambahkan, Satpol PP Kabupaten Badung juga sudah diberikan instruksi secara lisan untuk langsung melakukan penutupan toko. Dari 16 toko yang dimaksud, 4 diantaranya sudah dipastikan tidak berijin. Namun, mantan anggota DPR RI ini meminta agar ditelusuri kembali. Sekalipun ada yang sudah berijin, usaha yang dijalankan berbeda dengan ijin yang dimiliki.
“Saya minta besok (hari ini, red) sudah ditutup. Instruksinya sama kepada bupati/walikota se-Bali (menutup praktek usaha tidak sehat, red). Tadi yang muncul memang case di Badung,” tegasnya.
Menurut Koster, praktek usaha tidak sehat yang dijalankan toko-toko jaringan Tiongkok tidak saja merusak citra pariwisata Bali. Tapi juga berdampak buruk bagi citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Pihaknya mengaku tidak khawatir tindakan tegas penutupan akan menurunkan kunjungan wisatawan Tiongkok. Sebaliknya, wisatawan yang datang justru akan terseleksi dengan sendirinya.
“Nggak juga, yang cinta Bali kan banyak. Kita berharap yang datang ke Bali ini adalah orang-orang yang tertib, menjaga citra pariwisata, menghormati kearifan lokal, tradisi dan budaya yang ada di Bali, dan punya komitmen bersama-sama memajukan Bali,” jelasnya.
Diwawancara terpisah, Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, saat ini ada penurunan kunjungan wisatawan negeri tirai bambu akibat penipuan yang dilakukan toko-toko jaringan mafia Tiongkok. Namun demikian, pihaknya tidak terlalu khawatir karena Tiongkok merupakan pasar yang sangat potensial. Dengan jumlah penduduk 1,5 miliar, negara ini berpotensi menyumbang jutaan wisatawan setiap tahunnya.
“Tapi yang kita sasar adalah middle up. Saat melakukan promosi ke Beijing dan Shanghai, kita sudah menandatangani MoU untuk 2 juta turis Cina kesini. Tapi turis yang betul-betul punya duit, berkelas. Yang kita jaga kan image Bali yang dirusak karena harga sangat murah. Don’t sell Bali so cheap, jangan sampai Bali jadi destinasi murahan,” ujarnya.
Menurut Rai Suryawijaya, pemerintah yang paling dirugikan dengan praktek usaha tidak murah. Terutama dalam hal pajak, lantaran pembayaran dilakukan memakai WeChat sehingga transaksi langsung di Tiongkok. Oleh karena itu, pihaknya mendukung upaya Pemprov Bali untuk menutup toko-toko yang melakukan praktek usaha tidak sehat. (rindra/balipost)
