MANGUPURA, BALIPOST.com – Internet di lingkungan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, lagi-lagi bermasalah. Pascapemidahan perangkat jaringan dari gedung Dishubinfo ke Gedung Badung Command Center, kerap kali mengalami gangguan.
Ironisnya, baru saja dipelaspas, Selasa (6/3), gedung yang menjadi icon smart city di Gumi Keris ini mengalami kebocoran. Akibatnya sejumlah peralatan yang sebelumnya kena rembesan air hujan akibat plafon pada lantai tiga jebol, Rabu (7/11), saat ini masih dalam proses pengeringan. Selain itu, aliran listrik juga sengaja dipadamkan sebagian.
Kepala Dinas Komuniksi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung, I Wayan Weda Darmaja, saat dikonfirmasi membenarkan belum menghidupkan jaringan internet untuk kebutuhan perkantoran di kawasan Puspem Badung. “Kami menyampaikan permakluman, karena jaringan internet masih mati. Masih proses mengeringkan alat-alat yang kemarin kena air, termasuk server juga masih kita keringkan menggunakan hair dryer,” ungkapnya.
Menurutnya, tim teknisi yang sejak Rabu melakukan penanganan tidak ingin mengambil risiko, sehingga listrik di lantai tiga belum dapat dinyalakan.
Sambungan listrik khususnya yang ada di lantai tiga pun untuk sementara terpaksa belum dinyalakan, karena kondisi belum kering sepenuhnya.
Akibatnya, jaringan internet pun ikut mati. “Besok mudah-mudahan bisa diujicoba dan bisa digunakan,” harapnya.
Ditanya apakah alat-alat yang terkena air hujan masih bisa digunakan? birokrat asal Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, itu belum berani memastikan. “Belum kita coba, karena kami menunggu benar-benar kering dulu. Lagi pula aliran listrik juga masih mati,” tegasnya.
Bocornya gedung BCC yang menghabiskan anggaran Rp 47.444.400.000 bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun 2017 itu mendapat perhatian wakil rakyat di DPRD Badung. Sebab, gedung yang terletak di kawasan Puspem Badung, Sempidi, tepatnya di belakang Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan segera dimanfaatkan. “Ini perlu untuk keamanan kita bersama, karena ini masih dalam proses pemeliharaan, kontraktor harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut,” ujar Ketua DPRD Badung I Putu Parwata.
Politisi PDIP itu meminta pihak terkait mengecek struktur yang telah selesai dan pekerjaan penunjang lainnya dengan menggunakan pihak ketiga yang independen. Jangan-jangan strukturnya juga lemah. (Parwata/balipost)
