BANGLI, BALIPOST.com – DPRD Kabupaten Bangli, Kamis (8/11) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2019. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata tersebut terungkap bahwa postur APBD Tahun 2019 dirancang berimbang. Komposisi antara jumlah pendapatan dan belanja dirancang sama.
Dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2019, Bupati Made Gianyar menyebutkan bahwa pendapatan daerah dalam RAPBD 2019 dirancang sebesar Rp 1,187 triliun lebih. Pendapatan daerah ini dirancang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 139 miliar lebih yang berasal dari penerimaan pajak daerah Rp 19 miliar lebih, retribusi daerah Rp 30 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 83 miliar lebih.
Selain itu, pendapatan daerah juga dirancang bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 749 miliar, yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 18 miliar lebih, dana alokasi umum (DAU) Rp 584 miliar lebih, dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 146 miliar lebih. Pendapatan daerah juga dirancang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 299 miliar lebih yang berasal dari dana hibah pemerintah provinsi Bali Rp 30 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp 87 miliar lebih, dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 104 miliar lebih dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 78 miliar lebih.
Dikatakan Gianyar bahwa kebijakan belanja daerah pada RAPBD 2019 dirancang untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNSD, tambahan penghasilan PNS berbasis kinerja, pembayaran tunjangan profesi, belanja hibah kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lainnya. “Sedangkan belanja langsung dirancang lebih banyak untuk membiayai pos-pos yang bersentuhan langsung kepada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Secara umum, disebutkan bahwa rincian belanja daerah pada APBD 2019 diancang sebesar Rp 1,187 miliar lebih. Untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 747 miliar lebih yang terdiri dari belanja pegawai Rp 532 miliar, belanja hibah Rp 10 miliar lebih, belanja bantuan social Rp 900 juta lebih, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 5 miliar lebih, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa sebesar Rp 197 miliar lebih dan belanja tidak terduga sebesar Rp 1 miliar.
Sedangkan belanja langsung dirancang Rp 440 miliar lebih. “Pembiayaan daerah pada APBD 2019 tidak dirancang. Sehingga dari komposisi tersebut, kalau kita bandingkan antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja, maka posisi RAPBD Tahun Anggaran 2019 dirancang berimbang,” kata Gianyar.
Sementara itu Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata dalam pidato pengantarnya mengatakan bahwa ekspektasi rakyat tahun 2019 tentu akan berbeda dengan tahun ini. Pihaknya memprediksi akan ada tuntutan yang makin besar pada program dan kegiatan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, yang akan memberi harapan bagi pertumbuhan dan peningkatan kehidupan social dan ekonomi masyarakat.
“Adalah suatu keniscayaan bagi kita semua pelaksanaan pemerintahan untuk memenuhi tuntutan dan harapan rakyat tersebut. Oleh karenanya, mari kita bulatkan tekad untuk bersama-sama mengelola pemerintahan dengan baik, saling bekerjasama, terbuka terhadap aspirasi yang berkembang, saling memberi dan menerima serta tetap korektif terhadap potensi kesalahan dan pelanggaran,” kata Kutha Parwata. (Dayu Swasrina/balipost)
