MANGUPURA, BALIPOST.com – Berbagai kemudahan diberikan kepada pemilik kendaraan supaya mereka taat membayar pajak, diantaranya program E-Samsat atau Samsat Online. Pemilik kendaraan bisa bayar pajak lewat bank dan mobile banking.
Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian justru khawatir dengan kemudahan tersebut karena jumlah kendaraan pribadi akan terus meningkat. “Di Bali pun kemana-mana mulai macet. Maaf Pak Koster (Gubernur Bali). Panjang dan lebar jalan tetap segitu, okelah kita mempermudah masyarakat dalam pelayanan mengurus administrasi dan mendapatkan keuntungan PNBP pusat maupun daerah. Mari kita berpikir kemacaten di daerah-daerah di Jawa, luar Jawa, Jakarta. Kalau di Papua, Kalimantan masih oke,” tegas Kapolri saat memberi sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Pembina Samsat Nasional 2018, Kamis (15/11) di Hotel Kartika Plaza, Kuta.
Di hadapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi (mewakili Menteri Keuangan), Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo, Gubernur Bali Wayan Koster serta seluruh Gubernur di Indonesia, pimpinan bank dan pejabat lainnya, Jenderal Tito mengharapkan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur serta mengintensifkan transportasi publik. Menurutnya saat ini tercatat ada 130 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia dan setiap tahun ada penambahan 6 juta kendaraan baru. “Ini angka sangat besar dan peluang bagi negara, (pemerintah) pusat maupun daerah. Samsat online sistem lain yang koneksi ke sistem perbankan,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Inovasi yang dilakukan saat ini dalam rangka mempermudah masyarakat mengurus dokumentasi administrasi kendaraan bermotor sehingga menguntungkan publik secara pribadi dan mendatangkan pemasukan bagi negara maupun daerah. “Tapi mari kita berpikir secara makro. Manajemen transportasi sebetulnya memiliki dampak negatifnya, dibalik segala kemudahan dalam rangka mendorong mempermudah mengurus kendaraan mendorong memiliki kendaraan pribadi,” ujarnya.
Kemudahan tersebut mengakibatkan kendaraan pribadi menumpuk. Sementara, panjang jalan maupun infrastruktur tidak dipersiapkan. “Di Singapura itu terbalik, insentif kendaraan pribadi dipersulit dan sebaliknya insentif untuk mendaraan publik diberikan maksimal. Parkir juga mahal sekitar Rp 100 ribu,” kata mantan Kapolda Papua ini.
Sedangkan Kakorlantas Polri Irjen Refri Andri menyampaikan, pihaknya meluncurkan program tahun 2018 yaitu Samsat Online. Dengan demikian kemudahan-kemudahan yang diluncurkan tersebut tidak hanya dirasakan di kota-kota besar tapi sampai ke desa-desa. “Waktunya juga sangat efisien. Tadi kita saksikan sendiri tidak sampai 2 menit transaksinya. Untuk melakukan transaksi pembayaran kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan pengesahan STNK, itu nanti online dan pusat datanya ada di Korlantas Polri,” ujarnya. (kerta negara/balipost)
