DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Kadis Pariwisata A.A. Gd. Yuniarta Putra, dan Ketua PHRI Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bertemu dengan Konjen Tiongkok Gou Haodong, Jumat (23/11). Dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana kekeluargaan, ramah, dan santai ini dibahas sejumlah isu di sektor pariwisata.
Pada kesempatan itu, Gubernur Koster menyampaikan kebijakan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Bali dalam 5 tahun ke depan. Salah satunya menata secara menyeluruh penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya dan berkualitas, yang berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata, produk pariwisata, promosi pariwisata, dan peningkatan pelayanan pariwisata secara berkualitas.
Terkait dengan kebijakan tersebut, semua pihak yang ikut dalam penyelenggaraan Pariwisata Bali harus mengikuti aturan hukum serta kebijakan yang berlaku di Bali dengan disiplin, tertib, dan bertanggung jawab untuk menjaga citra Pariwisata Bali dan Indonesia. Gubernur juga menjelaskan telah melakukan penertiban kepada pengusaha jasa pariwisata yang illegal (tidak memiliki ijin), maupun terhadap perusahaan berizin namun usahanya menyimpang dari perijinan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan Surat Gubernur yang memerintahkan Bupati dan Walikota SeBali untuk melakukan penertiban sesuai kewenangannya.
“Keluarnya Surat Gubernur Bali setelah mendapat rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali yang meminta agar Gubernur Bali melakukan penertiban secara tegas. Dengan surat tersebut tersebut penertiban yang dilakukan oleh Gubernur Bali berlaku untuk semua pengusaha jasa pariwisata dari semua negara termasuk yang diselenggarakan oleh pengusaha lokal Bali, tidak hanya pengusaha dari Tiongkok, artinya kebijakan tersebut sama sekali tidak dilakukan secara diskriminatif,” paparnya.
Untuk itu, kebijakan tersebut tidak diartikan mengganggu hubungan dan kerjasama dengan Tiongkok yang selama ini telah berjalan dengan baik. “Ini semata-mata hanya dilakukan untuk pengusaha yang melakukan praktek tidak sehat dan melanggar peraturan hukum yang merusak citra pariwisata,” tegasnya.
Gubernur Bali juga menyampaikan agar hubungan dan kerjasama antar Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Tiongkok berlangsung semakin baik dan kuat di masa yang akan datang.
Konjen Tiongkok, Gou Haodong merespons dengan baik yang disampaikan oleh Gubernur Bali. Konjen Tiongkok mewakili Pemerintah nya menyatakan sangat mendukung kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Gubernur Bali yang dilakukan secara tegas terhadap pengusaha yang ilegal dan merusak citra pariwisata Bali.
Bahkan Konjen Tiongkok menilai kebijakan penertiban yang dilakukan secara tegas oleh Gubernur Bali merupakan tindakan yang sangat berani dan baik untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Bali. Kebijakan ini sangat penting dilakukan terhadap pengusaha yang ilegal, meskipun jumlah pelakunya belum banyak. “Dengan penertiban ini maka pengusaha yang ilegal tidak mempunyai tempat untuk melakukan aktivitas usahanya, jangan sampai pengusaha yang ilegal seperti itu semakin bertambah di Bali, karena akan memperburuk dan merusak citra pariwisata Bali. Kebijakan penertiban tersebut justru akan meningkatkan kualitas pariwisata Bali,” sebut Gou.
Konjen Tiongkok juga menyampaikan Pemerintah Tiongkok akan mengawasi dan menertibkan pengusaha jasa pariwisata yang ilegal di Tiongkok dan memiliki jaringan dengan pengusaha lokal Bali. Bahkan Kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Gubernur Bali adalah sangat penting untuk memperkuat pariwisata sebagai pilar perekonomian masyarakat Bali dan meningkatkan kerjasama bidang pariwisata antarpemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Tiongkok.
Gou juga menyampaikan bersedia diundang membantu Pemerintah Bali memperbaiki kualitas pelayanan pariwisata. Dan mempromosikan wisata Bali kepada masyarakat di Tiongkok. (kmb/balipost)
