Karena Alasan Ini, Gubernur Koster Minta Kampanye KB Dua Anak Distop

DENPASAR, BALIPOST.com – Untuk kali pertama, Gubernur Bali, Wayan Koster bertemu dengan para guru di Bali. Tepatnya pada resepsi HUT ke- 73 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2018 di Ksirarnawa, Senin (26/11).

Saat itu Wayan Koster pun meminta kampanye soal Keluarga Berencana (KB) dengan dua anak cukup distop. Pernyataan Gubernur Koster ini kontan saja mencengangkan ribuan guru yang hadir. Koster berpendapat jumlah penduduk Bali sejak lima tahun terakhir stagnan. Ini artinya berdampak pada makin sedikitnya krama Bali di tanah kelahirannya.

Makanya dia tak setuju dengan pemerintah pusat yang mengampanyekan KB dua anak di Bali. “Bayangkan saat ini saja nama Nyoman dan Ketut sudah langka. Pokoknya jangan tiru saya yang punya dua anak,” tegasnya.

Dia juga tak setuju dengan program lomba Kampung KB. Lomba ini mensyaratkan keberhasilan program KB dan tingkat kemiskinan. “Saya akan panggil bupati dan kepala BKKBN Bali soal ini karena tak cocok dengan kultur Bali,” ujarnya.

Dia menilai KB dua anak harus diubah menjadi Keluarga Berkualitas. Untuk itu para guru diminta jangan ikut mengampanyekan apalagi menjadi KB dua anak. “Minimal krama Bali harus memiliki empat anak, kalau bisa. Kalau tidak bisa mau bagaimana,” ujarnya seraya memberi contoh pedagang bunga cempaka di Badung bisa menyekolahkan anaknya hingga di kedokteran.

Koster mengaku berani melawan kebijakan pemrintah pusat karena dia khawatir krama Bali makin menyusut jumlahnya. Mereka adalah pendukung budaya Bali. Di Singapura saja yang warganya memiliki satu anak kini diberikan insentif bagi yang memiliki dua anak atau lebih.

Kedua, dari segi anggaran Bali akan rugi jika penduduknya sedikit karena semua anggaran pemerintah dihitung sesuai jumlah penduduk. Demikian juga bantuan sekolah atas jumlah siswa.

Saat itu Koster juga bercerita dengan nostalgianya berjuang melahirkan RUU Guru dan Tunjangan Profesi Guru. Dia tegaskan UU ini lahir berkat perjuangan PGRI, bukan dari dosen.

Gubernur mengatakan akan menjalankan wajib belajar 12 tahun secara bertahap mulai 2019 di Bali. Strategi yang diambil yakni menaikkan angka partisipasi kasar melanjutkan ke SLTA dari 80 persen menjadi 85 persen pada 2020 dan 2021 mencapai 95 persen. Bahkan nanti dia akan memberi anggaran fokus pada pendidikan.

Mulai 2019 di Karangasem akan dibangun SMA seperti Bali Mandara sejenis pesraman dilanjutkan di Jembrana dan Buleleng. Pasalnya, tiga daerah ini masih dinilai terlambat. Termasuk menyiapkan anggaran untuk sekolah swasta.

Menanggapi hal itu Ketua Provinsi PGRI Bali, Dr. Drs. Gede Wenten Aryasuda,M.Pd., sepakat jumlah penduduk khususnya krama Bali harus tetap dijaga. Karena akan mewariskan kultur nama empat anak dari Wayan, Made, Nyoman dan Ketut. Bahkan orangtua dulu sampai memiliki 12 anak juga tak masalah. “Apalagi dari segi agama, kita harus membuka keran bagi leluhur kita untuk punarbhawa (kelahiran kembali, red),” ujarnya.

Soal bantuan sekolah swasta, dikatakan Aryasuda juga menjadi tugas pemerintah. Saat ini tak boleh lagi ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta. Apalagi guru negeri dan swasta.

Untuk itu dia bersyukur memiliki gubernur yang peduli pendidikan dan kultur Bali dan sedang menyiapkan kantor sekretariat untuk PGRI.
Saat puncak HUT HGN, Koster menyerahkan hadiah bagi guru pemenang lomba LKTI dan Aryasuda menyerahkan hadiah bagi PGRI kab/kota se- Bali. (Made Sueca/balipost)