DENPASAR, BALIPOST.com – Pemprov Bali berencana menata kawasan suci Besakih. Anggaran untuk penataan dialokasikan di 2019. Saat ini, masih disusun master plan penataan mulai dari jalan, pertokoan, pasar dan lainnya.
Pemprov akan melibatkan pula desa adat, pengempon Pura, Pemda Karangasem, hingga Balai Jalan yang memiliki kewenangan jalan nasional di kawasan itu. “Tentu ini dengan kondisi Besakih, satu, sebagai kawasan suci dengan Pura Besakih-nya, yang kedua dengan objek pariwisata-nya. Tentu ini kan harus ditata,” ujar Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra.
Menurut Ika Putra, akan dibangun pula tempat khusus untuk wisatawan melihat seluruh kawasan Besakih. Dengan demikian, mereka tidak perlu masuk ke Pura khususnya ke utama mandala. Selain itu, penataan juga menyangkut parkir. “Kawasan parkir juga harus ditata sebaik-baiknya supaya tidak terjadi krodit ketika ada upacara, termasuk sehari-hari alur lalu lintas supaya baik dan nyaman,” jelasnya.
Ika Putra menambahkan, saat ini memang sudah ada Badan Pengelola Kawasan Besakih. Bagaimana perannya nanti, juga akan ditata lebih lanjut. Mengingat, pemerintah memiliki tugas untuk melakukan penataan kawasan. Kendati, bukan penataan pengelolaannya. “Penataan kawasan mulai dari jalan naik ke Pura, parkir, pertokoan, pasar, terus yang kena sekarang akan jadi jalan, bagaimana toko-toko itu, tokonya akan dibangun dimana dan seterusnya,” pungkasnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana mengapresiasi positif rencana Pemprov untuk melakukan penataan kawasan suci Besakih. Pasalnya, di kawasan itu tidak hanya terdapat tempat suci bagi umat Hindu yakni Pura Besakih. Tapi, tempat-tempat suci di Bali termasuk Besakih secara otomatis juga mendatangkan wisatawan. “Kawasan itu harus suci, kemudian tata kelola lingkungannya juga bersih,” ujarnya.
Sedangkan saat ini, lanjut Kariyasa, justru tampak suasana kumuh ketika masuk ke kawasan Besakih. Ada banyak pedagang kaki lima, belum lagi masalah parkir, sehingga Besakih tidak seperti tempat-tempat suci di luar negeri yang juga menjadi destinasi wisata. “Tempat-tempat suci di luar negeri, ketika masuk sudah kelihatan eksotik. Ini (kawasan suci Besakih, red) perlu penataan karena yang menjadi kendala, disana adalah tanah milik warga setempat,” jelas Politisi PDIP ini.
Kariyasa menambahkan, perlu ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Mengingat, warga setempat sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup dengan melakoni pekerjaan, misalnya sebagai pedagang, di Besakih. Apakah nanti bisa dilakukan komunikasi lebih awal, sosialisasi mengenai bentuk penataan, serta dimana nanti warga akan ditempatkan. “Tentu kita tidak menginginkan dengan penataan itu, masyarakat setempat akan menjadi miskin,” pungkasnya. (Rindra Devita/balipost)
