Birokrat sejak lama dituntut profesional. Birokrat pun digadang-gadang agar netral dalam pesta politik. Dalam konteks pelayanan, ASN diingatkan untuk menjadi abdi masyarakat, menjauhkan diri dari pungli dan korupsi.
ASN juga diingatkan tidak melakukan kolusi dan nepotisme dalam membidik jabatan tertentu. Harapan ini tentulah sangat ideal kita dengar. Bahkan, ketika kita masuk perkantoran, kita dengan mudah membaca ‘’janji’’ layanan cepat, murah, dan bersahabat. Dan yang paling populer belakangan ini adalah pernyataan bahwa kantor ini bebas pungli dan korupsi. Apakah faktanya memang seperti itu?
Pertanyaan ini tentu layak kita ajukan, mengingat pada era keterbukaan ini masih banyak kita temukan kantor dengan pola layanan yang tertutup. Bahkan, layanan jalur belakang masih menjadi model. Layanan jalur belakang ini cenderung melibatkan calo.
Tanpa jasa calo, layanan dipastikan lambat dan prosedur birokrasi akan menjadi alasan. Bahkan, tak jarang kita temukan masih ada oknum ASN yang terkesan arogan dan tak membudayakan senyum kepada masyarakat yang datang ke kantornya. Model-model layanan publik semacam ini hendaknya segera dievaluasi, terlebih kantor tersebut merupakan kantor layanan publik.
Dalam konteks lainnya, masih juga kita temukan kejanggalan dalam promosi jabatan. Dalam pilkada langsung netralitas ASN sering hanya menjadi slogan. Faktanya bahwa banyak oknum ASN berafiliasi dengan calon sulit dihindarkan. Oknum ASN yang terang-terangan menjadi tim sukses kandidat melakukan berbagai manuver untuk kepentingan politis.
Ini mereka lakukan, semata-mata untuk mengamankan posisi dan jabatan di jajaran birokrasi. Tak jarang pula, ada ASN yang karena kedekatan dengan kekuasaan mendapat promosi yang cepat dan kedudukan yang basah. ASN semacam ini tentu dengan mudah kita temukan. Mestinya dalam menempatkan orang dan pejabat di jabatan tertentu didasari profesionalisme, bukan karena oknum ASN ini merupakan orang dekat pemimpin.
Sering kali, ASN yang berintegritas namun gagal dalam membangun jaringan politik hanya parkir di tempat-tempat kering. Mereka tak mendapat posisi karena kalah dalam membangun ‘’pendekatan’’ pribadi. Lelang jabatan yang selama ini diharapkan mampu memilih ASN profesional di bidangnya ternyata juga sering menjadi kamuflase semata.
Banyak pejabat yang tak layak di bidangnya, karena secara keilmuan tak ada korelasi yang signifikan dengan jabatannya. Fakta-fakta semacam inilah yang masih perlu dibenahi jika ingin membangun integritas birokrasi. ASN yang dirugikan oleh pola-pola perekrutan pejabat yang hanya berdasarkan selera pemimpin mestinya berani bersuara. Membenahi birokrasi mestinya juga dilakukan secara berani oleh ASN, bukan hanya tergantung pada protes publik.
Tentu kita berharap kedekatan ASN dengan politisi hendaknya bukan menjadi tolok ukur menentukan karier mereka. Pemimpin tetap harus mengedepankan standar profesional dalam memosisikan orang. Akan sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan kecemburuan di internal birokrasi ketika pejabat-pejabat yang ditunjuk pemimpin tak memenuhi standar kepatutan.
Dengan standar kepatutan yang disosialisasikan secara terbuka akan terbangun kompetisi secara sehat untuk berprestasi. Jika pola ini tak dilakukan maka kekuasaan yang didukung oleh birokrasi yang profesional akan sulit dicapai. Bahkan, besar kemungkinan akan lahir model layanan yang mengabaikan publik, karena si pejabat merasa terlindungi oleh kekuasaan politis yang didukung sejak proses politik bergulir.
