DENPASAR, BALIPOST.com – Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali mendukung penuh ide gubernur terkait toko modern dengan kepemilikan desa adat. Terlebih, toko modern itu dibuat untuk mengembangkan ekonomi di perdesaan atau desa adat.
Nantinya, toko-toko modern dengan kepemilikan desa adat juga bisa dijadikan badan usaha milik desa (bumdes). “Jadi kan nanti membuka lapangan pekerjaan dan juga kita belajar maju, bersaing dengan toko-toko modern di luar daripada milik desa pakraman, sehingga nantinya desa pakraman juga memiliki kewenangan untuk mengatur,” ujar Bendesa Agung MUDP, Jero Gede Suwena Putus Upadesa dikonfirmasi, Jumat (30/11).
Menurut Jero Suwena, ketika desa adat memiliki toko modern sendiri, tentu bisa dibuat suatu aturan bahwa toko modern lain, apalagi yang berjaringan, tidak diperkenankan untuk berusaha di desa adat. Terutama di desa adat yang terletak di daerah-daerah yang jauh dari kota.
Ini akan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menjadi pelaku usaha di desanya. Termasuk LPD yang merupakan salah satu lembaga keuangan di desa adat bisa ikut berperan. “Nanti mungkin istilahnya ada cabang-cabangnya atau bidang, mungkin ada pariwisata, ada toko modern, sehingga kita tidak hanya berkutat dalam suasana ekonomi pedesaan yang lama itu. Yang penting, itu dari, untuk, oleh masyarakat adat,” jelasnya.
Jero Suwena menambahkan, pemerintah bisa membantu dalam hal pembiayaan, pengaturan, serta pendampingan. Dalam hal ini, memberikan pengetahuan tentang bisnis kepada masyarakat adat.
Diwawancara terpisah, Anggota Komisi II DPRD Bali, I Made Budastra menilai ide gubernur sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Kampung halamannya sendiri di Temesi, juga sudah membuka toko modern milik desa adat sejak beberapa bulan terakhir.
Dikatakan, masyarakat sangat menyambut baik ide tersebut. Pemerintah hanya perlu memfasilitasi dengan IT dan pelatihan agar manajemen yang diterapkan mampu bersaing dengan toko-toko modern berjaringan lainnya. “Masyarakat antusias dan mengatakan kebijakan gubernur luar biasa. Kalau bumdes-nya bisa bergerak, menyiapkan semua (kebutuhan pokok masyarakat, red), dan kalau ada pemodal lokal, artinya itu keberpihakan untuk masyarakat lokal kita. Kalau ada untung kan buat mereka semua,” ujar Politisi PDIP ini.
Ketika nanti pemerintah merealisasikan wifi gratis di seluruh desa adat, Budastra meyakini keberadaan toko modern milik desa adat akan semakin eksis. Terutama dalam menarik pula anak-anak muda yang kini tidak bisa lepas dari gadget.
Paling tidak, mereka tidak perlu keluar dari desa untuk memenuhi kebutuhan akan internet. “Jadi, banyak hal positifnya dalam menggerakkan ekonomi masyarakat kita. Teorinya, dimana kegiatan ekonomi ada, rupiah akan semakin banyak beredar,” pungkasnya. (Rindra Devita/balipost)
