JAKARTA, BALIPOST.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merancang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Peluncurannya ditandai dengan penandatangan SIPP oleh perwakilan 16 partai politik sebagai bentuk komitmen mencegah korupsi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018, Selasa (4/12).
Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir dalam acara tersebut. Selain itu, pimpinan lembaga negara juga turut hadir.
Ketua KPK Agus Rahardjo di hadapan Presiden Jokowi berharap pimpinan partai politik mau berkomitmen menegakkan SIPP di internal partainya masing-masing. “Harapan kami pasti dengan teman-teman partai mau berkomitmen untuk menegakkan sistem integritas di partai politiknya masing-masing,” kata Agus.
SIPP ini, menurut Agus merupakan hasil pengkajian bersama KPK dengan sejumlah pihak, termasuk partai politik dalam memberikan masukan. “Ini bukan top down atau didikte KPK. Tapi kajian dari para akademisi, dan masukan dari teman-teman partai. Kami sudah bicarakan ini,” ujarnya.
Ia berharap, komitmen bersama yang diikuti dengan penandatangan integritas ini dapat memperbaiki demokrasi Indonesia. Sistem integritas mencakup masalah kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan inovasi dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan dengan berani berinovasi maka akan mengalahkan rutinitas yang monoton. Dengan membangun ekosistem pemberantasan korupsi sebenarnya bangsa Indonesia bisa melangkah lebih cepat. “Pangkas proses yang panjang, baik di kementerian, baik di lembaga, baik di kabupaten, di kota, di provinsi. Pangkas regulasi yang mempersulit langkah, yang membuat jebakan-jebakan kesalahan, lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi serta selalu berorientasi pada goal, hasil, goal-oriented, bukan prosedur-oriented,” ajaknya.
Upaya membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam pemberantasan korupsi, dan harus menjadi agenda yang dikerjakan bersama termasuk antara pemerintah dengan KPK.
Presiden memberikan contoh dalam pelayanan publik, jika sistem pelayanan sederhana cepat dan transparan maka tidak ada relevansi untuk menyuap. “Sekali lagi kalau pelayanannya sederhana, cepat dan transparan maka tidak ada relevansinya untuk menyuap,” ujarnya.
Korupsi adalah korupsi tidak bisa diganti dengan nama lain. Untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi sekaligus membangun Indonesia maju yang produktif, inovatif dan efisien maka pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan baik berupa penindakan maupun pencegahannya. “Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama, baik yang dilakukan oleh institusi negara, civil society maupun masyarakat luas,” ujar Presiden.
Jokowi mengungkapkan pemerintah melalui pembicaraan panjang, telah memperoleh titik terang terkait upaya koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Saat ini. pemerintah Indonesia telah melakukan pembicaraan akhir dengan pemerintah Swiss untuk menandatangani Mutual Legal Assistance (MLA) agar uang korupsi para koruptor bisa diambil ke kas negara. “MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri,” kata Jokowi.
Pemerintah, tegasnya telah ikut berupaya memberantas praktik korupsi, hal itu bisa dilihat dari data KPK yang ditunjukkan dalam CPI Indonesia pada tahun 2017, Indonesia berada di angka 37 atau mengalami peningkatan 17 angka sejak tahun 1998. Loncatan itu merupakan yang paling tinggi di antara negara-negara dunia lain, di mana Indonesia mengalahkan Vietnam dengan peningkatan 10 angka, Argentina dengan 9 angka, Nigeria dengan 8 angka, Thailand dengan 7 angka, Cina dengan 6 angka, dan seterusnya.
“Data dari KPK tadi sejak 1998 sampai 2018 loncatan corruption perception index (CPI) kita adalah yang terbaik di dunia, oleh karena itu jangan sampai ada yang bilang korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4, tidak ada itu,” sindir Jokowi.
Loncatan itu merupakan yang paling tinggi di antara negara-negara dunia lain, di mana Indonesia mengalahkan Vietnam dengan peningkatan 10 angka, Argentina dengan 9 angka, Nigeria dengan 8 angka, Thailand dengan 7 angka, Cina dengan 6 angka, dan seterusnya.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yag juga hadir dalam acara tersebut mendukung upaya KPK melakukan terobosan untuk mencegah suburnya korupsi di DPR RI. Iapun mengajak KPK bergandengan tangan untuk membenahi praktik korupsi di DPR.
Sebab, keberadaan anggota DPR RI bukan hanya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan masing-masing, melainkan juga sebagai cermin dari partai politik Indonesia. “Sebagai ikhtiar untuk terus membersihkan dirinya dari korupsi, DPR RI mengajak KPK bekerjasama memberikan pembekalan anti korupsi kepada anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024,” tegas Bamsoet.
Untuk stimulasi, Bamsoet juga mengajak KPK bekerjasama memberikan ‘Award’ kepada partai politik yang anggotanya di DPR tidak terlibat korupsi. “Selain punishement berupa penegakan hukum, pemberiaan reward juga perlu dilakukan agar dapat memacu semangat partai politik untuk selalu mengawasi anggotanya di DPR agar tidak tergoda korupsi,” ungkapnya. (Hardianto/balipost)
