DENPASAR, BALIPOST.com – Jumlah kredit macet (NPL) Bank Perkreditan Rakyat di Bali makin tinggi. Kondisi NPL terus meningkat sejak Maret 2017, yaitu dari 6,71 persen, lalu 6,77 persen pada Desember 2017 dan pada Maret 2018 7,81 persen.
Menurut Kepala OJK Bali Nusa Tenggara Hizbullah, dalam waktu beberapa bulan, NPL BPR kini telah mencapai 9,24 persen. Tingginya NPL BPR ini menjadi tantangan utama bagi BPR.
Ia menyampaikan, NPL BPR Bali lebih besar dari NPL BPR nasional yang mencapai 7,16 persen. Kontribusi terbesar NPL BPR saat ini berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, penerima bukan lapangan usaha lainnya, dan penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Tingginya jumlah kredit bermasalah BPR saat ini terutama disebabkan oleh banyak debitur melakukan spekulasi usaha properti dengan menggunakan kredit investasi dan side streaming kredit.
Menurutnya, Selasa (4/12), data NPL ini mencerminkan masih tingginya risiko kredit BPR yang merupakan permasalahn utama yang dihadapi BPR saat ini dan di tahun mendatang. Kondisi ini mempengaruhi rentabilitas dan efisiensi BPR selama setahun terakhir.
Tercermin dari Return on Assets (ROA) menurun dari 2,45 persen menjadi 2,17 persen dan rasio BOPO meningkat dari 78,92 persen menjadi 79,94 persen.
Ketua Perbarindo Bali Ketut Wiratjana mengatakan, BPR di tahun 2018 memang mengalami perlambatan dalam penyaluran kredit. Segala upaya telah dilakukan oleh pengurus BPR untuk dapat meningkatkan penyaluran kredit.
Maka itu, BPR kini lebih berhati–hati dalam menyalurkan kredit dan memperbaiki proses serta pencegahan kredit bermasalah melalui review seluruh perkreditan di BPR. Ia menyebutkan BPR menghadapi tantangan di 2019 yaitu penyaluran kredit yang berkualitas, penyelesaian kredit bermasalah dan jangka waktu penyelesaian AYDA (Agunan Yang Diambil Alih).
Perbarindo berharap agar penyelesaian AYDA diperpanjang menjadi 3 tahun. Tantangan lain yang dihadapi BPR yang bernaung di Perbarindo saat ini adalah pemenuhan modal inti minimal di tahun 2019.
Humas Perbarindo Ketut Wardana menambahkan, tingginya NPL disebabkan karena penyaluran kredit melambat. Pertumbuhan kredit yang melambat karena faktor ekonomi makro yang memang melambat.
Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana (Unud) Prof. Wayan Ramantha mengatakan, salah satu indikator kondisi BPR gawat adalah NPL lebih dari 5 persen. Kondisi lain yang mempengaruhi adalah laba dan struktur modal (capital).
Ia mengatakan struktur modal saat ini masih di atas 8 persen bahkan di atas 12 persen. Sementara NPL yang cukup tinggi mempengaruhi kualitas aset memang perlu pembenahan. “Tapi pembenahan itu adalah salah satunya pengambilalihan agunan untuk menurunkan NPL dari 9 persen ke angka maksimum 5 persen,” ujarnya.
Untuk menurunkan NPL ini memerlukan ekuitas yang cukup. Ekuitas yang cukup dengan rasio modal sendiri yang kondisinya saat ini lebih, memungkinkan dilakukan. Tapi memerlukan waktu untuk mengambil alih agunan. Upaya ini pada akhirnya bisa menurunkan NPL. (Citta Maya/balipost)
