DENPASAR, BALIPOST.com – Bali Democracy Forum (BDF) ke-11, Kamis (6/12), dibuka Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi di BNDCC, Nusa Dua, Bali. Untuk menjaga konferensi itu berlangsung aman dan kondusif, Kodam IX/Udayana selain menerjunkan personel, juga mengerahkan beberapa alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
Kapendam IX/Udayana, Kolonel Kav Jonny Harianto G., Jumat (7/12) mengatakan, begitu pentingnya forum ini, Indonesia sebagai tuan rumah tentu akan mempertaruhkan segalanya untuk dapat memberikan jaminan keamanan, sekaligus mempertahankan kehormatan dan kepercayaan ini. Guna mendukung kelancaran keamanan dan kenyamanan pelaksanaan BDF kali ini, Kodam bekerja sama dengan Polda Bali, Pemerintah Provinsi Bali dan unsur pengamanan terkait lainnya, melaksanakan pengamanan secara proporsional sesuai dengan prosedur tetap yang telah ditentukan.
Mulai dari pengamanan kedatangan para delegasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pengamanan di sepanjang rute yang dilewati para delegasi sampai di Nusa Dua. Termasuk juga pengamanan laut dan udara yang melibatkan beberapa Alutsista TNI dan untuk menjamin pelaksanaan pengamanan ini terlaksana dengan baik. “Bapak Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, senantiasa melaksanakan peninjauan dan monitoring secara langsung di lapangan,” ungkapnya.
Suksesnya pelaksanaan pengamanan BDF hari pertama, tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan tanggung jawab unsur pimpinan dan segenap personel yang tergabung dalam Satgas. Pun dukungan dari semua pihak khususnya masyarakat Bali. “Masyarakat Bali sadar betul bahwa even ini sangat penting dan merupakan kehormatan serta kepercayaan dari dunia. Karena itu harus dijunjung tinggi dengan berbuat semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan BDF dapat berjalan dalam suasana kondusif, aman, nyaman dan sukses,” papar Kapendam.
BDF ke-11, lanjut Kolonel Jonny, diikuti sekitar 500 anggota delegasi dari 91 negara dan 7 organisasi internasional sebagai peninjau. BDF tetap dipandang sebagai salah satu forum utama dalam mempromosikan prinsip demokrasi yang berlandaskan pluralisme, keragaman, inklusivitas dan berbasis inisiatif masyarakat lokal. (Kerta Negara/balipost)
