DENPASAR, BALIPOST.com – Di seluruh Indonesia, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden RI Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin ditarget 70 persen. Khusus di Bali, diharapkan bisa meraup 80 persen suara.
Kendati Pulau Dewata merupakan salah satu basis utama PDIP serta masih ada 8 partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma’ruf, namun Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Bali tetap memiliki tantangan besar untuk melawan fitnah dan hoax. “Di Bali ini agar diaktifkan kembali sosial media untuk mengantisipasi hoax dan fitnah,” ujar Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Sakti Wahyu Trenggono disela-sela Rapat Kerja Daerah Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Bali di Sanur, Denpasar, Minggu (16/12).
Menurut Wahyu Trenggono, fitnah dan hoax menjadi satu-satunya senjata untuk mengalahkan pasangan calon nomor urut 1 tersebut. Terutama lewat penyesatan informasi di era digital sekarang ini. Pihaknya khawatir jika masyarakat justru termakan dengan fitnah dan hoax yang diciptakan lawan.
Tim Kampanye di Bali memiliki tugas penting untuk mengantisipasi dengan memberikan penjelasan yang benar kepada jajaran di Pulau Dewata. Fitnah dan hoax yang paling kencang menyerang kubu Jokowi selama ini adalah tentang isu PKI. “Ketua Tim Kampanye Daerah agar bekerjasama dengan seluruh partai koalisi, di dalamnya itu kan ada caleg-caleg DPR RI, DPRD tingkat I dan tingkat ISI. Dalam sosialisasi juga selalu kita minta mereka memberikan pemahaman tentangg apa yang telah dilakukan pemerintahan Pak Jokowi,” jelasnya.
Wahyu Trenggono menambahkan, rakerda merupakan ajang untuk mengkonsolidasikan hal itu. Dengan harapan, Bali dapat mencapai target perolehan suara 80 persen bahkan lebih. Mengingat dalam Pemilu 2014 lalu, perolehan suara di Bali juga cukup signifikan untuk kemenangan Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Utamanya yang perlu disampaikan kepada jajaran koalisi maupun masyarakat luas adalah apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi dalam 4 tahun terakhir. Ketua Panitia Rakerda sekaligus Koordinator Tim Hukum dan Advokasi, Nyoman Budi Adnyana mengatakan tim hukum akan mengadakan rapat kerja tersendiri untuk mengantisipasi fitnah dan hoax.
Saat ini ada 250 relawan yang tergabung di dalam tim hukum dan advokasi. Mereka bergabung secara sukarela dan tidak dibayar. “Lebih banyak tim advokasi-nya,” ujarnya.
Ketua Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengatakan, rakerda antaralain membahas target pemenangan Pilpres 2019, penguatan saksi, komitmen caleg dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Koalisi Partai Pengusung dan Pendukung Jokowi-Ma’ruf, penggalangan relawan, koordinasi komunikasi politik dan media sosial, serta pembentukan tim hukum dan advokasi. Sedikitnya ada 9 partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma’ruf yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI. “Rakerda ini menindaklanjuti rekomendasi Rakornas Tim Kampanye Nasional di Surabaya pada tanggal 27-28 Oktober 2018,” ujarnya.
Kelakan menambahkan, kabupaten yang diproyeksikan bisa meraup hingga 85 persen suara adalah Badung, Buleleng, dan Tabanan. Daerah lain sepert Bangli, Denpasar, Gianyar, dan Karangasem ditarget masing-masing 80 persen suara. Sisanya, Jembrana ditarget 75 persen suara dan Klungkung 70 persen suara. Pemetaan ini berdasarkan basis kekuatan partai pengusung dan pendukung. “Di Klungkung, kita koalisinya kuat sekali. Cuma kepala daerahnya dari Gerindra, sehingga kita tidak berani menargetkan suara seperti di Karangasem. Kalau Karangasem kan kepala daerahnya dari NasDem,” terangnya.
Untuk saksi, lanjut Kelakan, disiapkan 2 orang di masing-masing TPS. PDIP akan menyiapkan 1 saksi di tiap TPS, sisanya dari 8 partai pengusung dan pendukung lainnya. Selain itu, sanksi juga menanti setiap kader, caleg, serta pengurus dari partai pengusung dan pendukung yang tidak memperjuangkan Jokowi-Ma’ruf.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Bali, I Gusti Putu Wijaya memastikan persoalan di tubuh Partai Golkar Bali terkait isu Musdalub tidak akan mempengaruhi kinerja koalisi untuk memenuhi target perolehan suara dalam Pilpres. Sekalipun kini partai beringin di Bali seperti terpecah menjadi dua kelompok yang ingin Musdalub dipercepat dan sebaliknya.
Namun, perbedaan pandangan terkait Musdalub hanya di tingkat elit partai. Sedangkan di grass root tidak ada masalah. “Soliditas untuk Jokowi-Ma’ruf, semangatnya sama ini. Jadi kawan-kawan yang ingin Musdalub sebelum Pemilu dan kawan-kawan yang ingin Musdalub setelah Pemilu, semangatnya sama untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Saya pikir pengaruhnya tidak ada,” tegas Politisi Partai Golkar ini. (Rindra Devita/balipost)
