JAKARTA, BALIPOST.com – AP I kembali mendapatkan dukungan pendanaan berupa pinjaman dari bank dan lembaga keuangan non-bank dengan nilai keseluruhan Rp 5 triliun untuk mendanai pengembangan bandara-bandara di bawah pengelolaan Angkasa Pura I. Pendanaan kali ini bersumber dari PT BTN, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT BRISyariah.
Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Dirut AP I Faik Fahmi bersama Dirut BTN Maryono, Dirut SMI Emma Sri Martini dan Direktur Bisnis Komersial BRIsyariah Kokok Alun Akbar di Jakarta, Selasa (18/12).
Konsisten dengan keinginannya untuk berkontribusi dalam mendorong perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia, dalam pendanaan kali ini Angkasa Pura I melibatkan perbankan syariah dalam pembiayaan capital expenditure-nya. Sebelumnya, di tahun 2016 Angkasa Pura I telah menerbitkan sukuk ijarah senilai Rp 500 miliar untuk pembiayaan capital expenditure-nya.
Faik Fahmi menjelaskan, fasilitas kredit sebesar Rp 5 triliun bertenor lebih dari 10 tahun dengan grace period 5 tahun tersebut merupakan bagian dari rencana pemenuhan pendanaan untuk pengembangan bandara Angkasa Pura I di tahun 2018 dan 2019. “Tahun ini kita melakukan proses pendanaan eksternal sebesar Rp 5 triliun untuk membiayai realisasi capital expenditure (capex) di tahun 2018 dan sebagian di tahun 2019. Di tahun 2019, dengan rencana capex sekitar Rp 17,53 triliun, kami merencanakan pendanaan eksternal sebesar Rp13 triliun, dapat bersumber dari pinjaman lembaga keuangan dan penerbitan obligasi,” jelas Faik Fahmi.
Dalam rencana jangka panjangnya, Angkasa Pura I merencanakan capex senilai Rp 76 triliun untuk tahun 2019-2023. Angkasa Pura I akan mendanai rencana capex tersebut melalui pinjaman dari lembaga keuangan, penerbitan obligasi, sekuritisasi aset dan juga melalui partnership dengan mitra strategis. “Angkasa Pura I saat ini dihadapi oleh kondisi pertumbuhan penumpang yang jauh lebih tinggi dari kemampuan kami menyediakan kapasitas atau lack of capacity. Untuk mengatasi hal tersebut saat ini kami sedang melakukan pembangunan dan pengembangan bandara sebagai upaya kami berkontribusi mendorong perekonomian. Kami harap melalui penandatanganan perjanjian ini dapat mendukung peningkatan kinerja bisnis, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna jasa di bandara yang kami kelola,” tambah Faik Fahmi.
Sebagai bentuk sinergi BUMN dan komitmen BTN untuk mendukung pembangunan infrastruktur, diberikan komitmen pendanaan sebesar Rp 2 triliun. Dalam kerjasama ini, BTN memberikan fasilitas pembiayaan (non-revolving loan) kepada Angkasa Pura I untuk aktivitas usaha, pengembangan bandara, dan investasi rutin. Pembiayaan sektor infrastruktur tersebut akan terus ditingkatkan dengan membuka kerjasama dengan BUMN lain.
Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini menyatakan, kerjasama ini merupakan kali kedua dengan Angkasa Pura I untuk mendanai pengembangan bandara-bandara dibawah pengelolaannya. Hal ini memungkinkan PT SMI mendukung terwujudnya konektivitas antar daerah dan menjembatani kebutuhan pembangunan infrastruktur pada sektor bandara di Indonesia sebesar lebih dari Rp 364 triliun.
Dukungan terhadap pengembangan bandara-bandara tersebut merupakan cerminan komitmen PT SMI terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait: (1) Aspek ke-1 SDGs; pengurangan kemiskinan, (2) Aspek SDGs ke-5; kesetaraan gender, (3) Aspek SDGs ke-8; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (4) Aspek SDGs ke-9; industri, inovasi, dan infrastruktur, (5) Aspek SDGs ke-10; berkurangnya kesenjangan. “Melalui penandatanganan perjanjian ini BRIsyariah dapat berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pembiayaan investasi bandara-bandara dibawah pengelolaan Angkasa Pura I,” tambah Kokok Alun Akbar, Direktur Bisnis Komersial BRISyariah. (Nikson/balipost)
