NEGARA, BALIPOST.com – Sidang putusan kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dan merupakan keponakan sendiri digelar di PN Negara, Kamis (20/12).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fakhrudin Said Ngaji.
Terdakwa Komang Sastika (37) asal Asah Duren Kecamatan Pekutatan menjadi terdakwa dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur. Ia ganjar hukuman 7 tahun penjara dengan denda Rp 60 juta subsidier 3 bulan penjara. Putusan Hakim Fakhrudin ini lebih rendah tiga tahun dibanding, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Ketua Majelis Hakim, Fakhrudin Said Ngaji, menyebut terdakwa terbukti bersalah, melakukan perbuatan pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan pertama jaksa penuntut umum.
Kasipidum Kejari Negara, I Gede Wiraguna Wiradarma sebagai jaksa penuntut mengatakan masih pikir-pikir akan putusan Majelis Hakim. Hanya saja, putusan masih cukup pantas diberikan kepada terdakwa.
Pihaknya juga melakukan penuntutan sesuai dengan pertimbangan perbuatan terdakwa. Terdakwa melanggar pasal 81 tentang perlindungan anak. Korban juga merupakan keponakannya sendiri, sampai hamil dan memiliki anak.
Wiraguna menyebut, hal yang membuat berat tuntutan JPU terhadap terdakwa, adalah korban masih sanak saudara. Dikatakannya ancaman minimalnya 5 tahun memang berat. Karena memang selain menyetubuhi, juga karena masih sanak saudara. “Putusan 7 tahun kami kira sudah cukup pantas,” jelasnya.
Suastika juga menerima putusan tersebut. “Saya menerima putusan ketua,” akunya.
Diberitakan sebelumnya, kasus persetubuhan oleh paman terhadap ponakannya ini, sudah hampir setahun terbengkalai. Ada tarik ulur antara jaksa dan polisi. Terutama jaksa menuntut polisi menyediakan unsur bujuk rayu. Polisi bersikukuh bahwa dalam kasus perlindungan anak, unsur bujuk rayu atau suka sama suka harus dikesampingkan. Korban adalah anak dan tersangka adalah orang dewasa yang sudah cakap dalam usia. Kasus ini pun molor hingga sembilan bulan lamanya.
Kasus ini mendapat perhatian serius Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Mereka geram dan meminta berkas perkara paman menghamili ponakan segera ada penahanan oleh pihak Kepolisian.
Kemudian kasus tersebut akhirnya dilanjutkan. (kmb/balipost)
