DENPASAR, BALIPOST.com – Asita Bali mendukung penuh upaya pemerintah untuk menertibkan toko-toko jaringan mafia Tiongkok yang melakukan praktek usaha tidak sehat. Organisasi ini bahkan telah mengeluarkan surat keputusan bersama dengan HPI Bali dan Pawiba,yang isinya sepakat untuk berbenah sesuai ketentuan yang berlaku. Utamanya setelah praktek-praktek bisnis tidak sehat terbongkar pada market atau pasar Tiongkok.
“Surat yang kita turunkan sampai sekarang masih berlaku. Jadi, kami sangat taat dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Gubernur kan sudah menurunkan surat tutup toko,” ujar Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali, Ketut Ardana di Denpasar, Jumat (21/12).
Ardana menegaskan, pihaknya tidak alergi dengan adanya toko-toko tersebut. Kalau nanti pemerintah mengijinkan toko-toko itu kembali dibuka dengan berbagai pertimbangan, diharapkan memang sudah ada regulasi yang mengatur dengan jelas. Yakni menyangkut yang boleh dan tidak boleh.
Saat ini yang ramai dipermasalahkan adalah soal memakai pekerja asing dari Tiongkok sebagai penjaga toko. Selain itu, barang-barang yang dijual berasal dari Tiongkok dan pembayaran yang langsung disetor ke Tiongkok menggunakan WeChat atau Alipay.
“Masalah etika bisnisnya, ini semua harus diperbaiki kalau memang pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk kembali dibuka. Tentu harus ada komunikasi antara pemerintah dengan toko-toko yang ingin berbisnis. Contohnya, masak sih turis Cina yang datang ke sini itu masuk ke toko membeli barang Cina lagi, kan tidak masuk akal itu,” paparnya.
Menurut Ardana, wisatawan dari negara manapun yang datang ke Bali harus melihat Bali secara keseluruhan. Mulai dari alam Bali, bertemu masyarakat Bali yang sangat ramah, hingga budaya Bali yang menjadi ujung tombak pariwisata.
Pihaknya bersama-sama dengan pemerintah memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki masalah di Pasar Tiongkok ini kedepannya. “Kalau memang bisa diregulasi pemerintah, katakanlah barang, 80-90 persen agar diatur harus barang lokal (Bali dan nusantara, red), 10 persennya boleh barang dari luar. Kalau pemerintah tidak bisa mengatur sistem komisi, paling tidak ada imbauan agar jangan melebihi sekian. Law enforcement dari pemerintah itu harus terhadap market ini,” tandasnya.
Ketua Divisi Bali Liang (Pangsa Pasar Tiongkok) Asita Bali, Elsye Deliana mengaku ikut terlibat dalam sales mission ke Beijing dan Shanghai bersama BTB dan Garuda Indonesia awal Desember lalu. Sales mission dengan biaya sendiri ini dilakukan untuk membangkitkan pariwisata Bali.
Mengingat, Kementerian Pariwisata RI menargetkan 2 juta kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali pada 2019. Sementara saat ini, penutupan toko-toko jaringan mafia Tiongkok berpengaruh terhadap kedatangan wisatawan Tiongkok ke Bali.
“Tapi kebetulan memang kita juga lagi low season di November dan Desember. Jadi ada penurunan, dan ada beberapa cancel flight yang charter flight dari sana ke sini, karena kita sudah sepakat Bali tidak boleh dijual murah. Itu perlu waktu untuk mengembalikan market lagi,” ujarnya.
Dalam sales mission, lanjut Elsye, disampaikan bahwa Bali tetap menginginkan wisatawan Tiongkok datang ke Pulau Dewata. Bersamaan dengan itu juga dilakukan pembenahan agar Bali memiliki “wajah baru” yakni tidak ada lagi zero tour fee.
Bali akan bangkit lagi dengan tour fee yang normal. “Sales mission ini sangat berhasil. Buktinya setelah kita kembali dari sales mission itu, sudah banyak bookingan-bookingan yang masuk dan yang sangat menggembirakan adalah semua ber-tour fee, bukan zero tour fee. Saya sampai kelabakan sekarang,” jelasnya.
Menurut Elsye, besaran tour fee bergantung dari hotel yang dipesan wisatawan Tiongkok. Termurah untuk hotel bintang 3 di kisaran 100 dolar per pack selama 5 hari.
Untuk hotel bintang 4 atau 5, tour fee bisa mencapai 300 dolar per pack. Ini membuktikan bahwa Bali tidak perlu dijual murah untuk mendatangkan wisatawan dari negeri tirai bambu seperti yang terjadi belakangan.
Diwawancara terpisah, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, toko-toko yang melakukan praktek usaha tidak sehat tidak bisa langsung dibuka begitu saja. “Boleh dibuka dengan syarat yang ketat, harus ada MoU dulu. Kalau nggak, nggak bisa,” ujarnya. (Rindra Devita/balipost)
