NEGARA, BALIPOST.com – Permasalahan banjir hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kabupaten Jembrana. Air kiriman dari hulu tak dapat dihindari dan masyarakat di hilir yang terkena dampak.
Namun, masyarakat bisa melakukan pencegahan dengan membiarkan hutan tetap lestari. Serta menjaga alur sungai agar sesuai fungsinya. “Banyak sungai yang mengalami pendangkalan. Dan ini perlu dinormalisasi lagi,” ujar Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa saat menyambangi korban banjir bandang Biluk Poh.
Dari pengamatannya, hampir di semua sungai dari Melaya sampai Pekutatan terjadi pendangkalan. Dan yang sangat disayangkan di beberapa alur sungai juga terjadi pengerukan material untuk kepentingan tertentu.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini masyarakat juga harus disadarkan agar ikut menjaga sungai. Salah satu caranya adalah tidak mengeruk material sungai secara bebas.
Sebab, hal tersebut akan berdampak pada erosi sungai. Tanggul-tanggul yang sudah ada akan jebol karena tindakan itu.
Dan secara langsung akan berdampak banjir hingga ke permukiman atau kebun warga saat air sungai meluap. “Sekarang yang mendesak adanya normalisasi sungai,” tandas Sugiasa.
Saat mengunjungi lokasi banjir, Ketua DPRD bersama anggota DPRD lainnya juga memberikan bantuan sembako serta beberapa kebutuhan lainnya. Sementara itu dari pengamatan, hingga Rabu (26/12), masih banyak warga yang rumahnya terkena banjir Tukad Biluk Poh belum bisa kembali ke rumah.
Mereka masih tinggal di posko pengungsian yang disediakan di Lingkungan Biluk Poh.
Petugas Posko Pengungsian di Balai Subak Telepus, Bilukpoh Kangin, I Made Cipta Wahyudi kepada wartawan mengungkapkan ada 41 KK atau sekitar 165 jiwa yang rumahnya terkena dampak banjir bandang. Hingga masih puluhan jiwa yang tinggal di tempat pengungsian lantaran rumah mereka hancur.
Sisanya ada yang tetap tinggal di rumah, ada juga yang tinggal di rumah kerabat. Akibat bencana ini, kerugian ditaksir mencapai Rp 1,725 miliar. “Sementara disini dulu, sambil ada pembersihan lumpur dan servis bangunan rumah mereka. Di posko ini juga disiagakan medis dan PMI,” ujar Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana, I Made Sudiada yang juga Sekda Jembrana didampingi Kalak (kepala pelaksana) BPBD Jembrana I Ketut Eko Susilo AP menambahkan masa darurat untuk posko ini dilakukan selama seminggu untuk sementara. Jika kondisi masih belum memungkinkan waktu posko ini akan diperpanjang. Warga yang mengungsi di Posko ini sebagian besar merupakan anak-anak dan manula. (Surya Dharma/balipost)
