DENPASAR, BALIPOST.com – Pidato Akhir Tahun 2018 dan Menyambut Tahun Baru 2019 Gubernur Bali di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Senin (31/12) merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Terutama menyangkut apa yang sudah dikerjakan gubernur dan wakil gubernur dalam tiga bulan terakhir, serta program-program yang direncanakan ke depan.
“Seluruh rakyat di provinsi Bali berhak tahu apa yang dikerjakan pemerintah,” ujar Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati utamanya memaparkan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 sesuai Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Adapun arah kebijakan dan program pembangunan mencakup 5 bidang prioritas, yaitu Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Bidang Pariwisata.
Lima bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan lnfrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. “Total belanja program dan anggaran dalam APBD Bali Tahun 2019 mencapai 6,834 triliun,” ujar Koster.
Dikatakan, program bidang pangan, sandang dan papan, mendapatkan pagu anggaran Rp 10 miliar. Kemudian, program bidang kesehatan dengan pagu anggaran Rp 687 miliar, atau sekitar 12,14% dari total APBD. Anggaran itu salah satunya akan dipakai untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan menuju 95% Universal Health Coverage atau UHC dengan format Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) bekerjasama dengan kabupaten/ kota se-Bali.
Dari total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 343,626 miliar, Pemprov Bali menanggung Rp 170,468 miliar dan Kabupaten se-Bali sebesar Rp 173,159 miliar (di luar Denpasar dan Badung). “Program ini memastikan bahwa 95% dari jumlah penduduk se-Bali akan mendapat Program jaminan Pelayanan Kesehatan. Pemerintah Provinsi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk memperbaiki pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS agar menjadi lebih sederhana, cepat, dan berkualitas,” ujar Koster.
Selain itu, pagu anggaran kesehatan juga akan dipakai untuk pembangunan Gedung unit pelayanan Kanker pada RS Bali Mandara serta pembangunan Gedung Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) sebagai industri herbal di 5 Kabupaten (Kabupaten Bangli, Jembrana, Karangasem, Tabanan, dan Buleleng). Dari semua program yang ada, program bidang pendidikan sebetulnya yang mendapat pagu anggaran tertinggi sebesar Rp 1,9 triliun, atau sekitar 29,15% dari Total APBD. Anggaran itu akan dipakai untuk menyiapkan pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun, Program Pengembangan SMA dan SMK untuk mendukung wajar 12 tahun, menyiapkan pelaksanaan Program Pendidikan PAUD/TK Berbasis Keagamaan dalam bentuk Pasraman di Desa Adat, menyusun konsep pengembangan SDM Bali Unggul berbasis kearifan lokal, serta bantuan Beasiswa Pendidikan S1, S2, S3 bagi Mahasiswa Bali yang kuliah di Bali dan Luar Bali.
Untuk bidang lainnya, seperti program bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan mendapatkan pagu anggaran Rp 30,6 miliar. Program bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, dengan pagu anggaran Rp 1,3 triliun.
Program bidang pariwisata, dengan pagu anggaran Rp 7,3 miliar. Program bidang infrastruktur, dengan pagu anggaran Rp 540 miliar. “Program bidang infrastruktur meliputi pembebasan lahan jalan singkat (shortcut) ruas Mengwitani-Singaraja (titik 1, 2, 7, 8, 9, dan 10), dengan anggaran Rp 200 miliar, dan menyiapkan pelaksanaan Program Perlindungan Kawasan Suci Besakih,” jelas Koster.
Selanjutnya, ada pula program bidang teknologi informasi berupa penyediaan layanan teknologi informasi Wifi Gratis di 2.000 titik untuk 1.493 Desa Adat, Puskesmas, Obyek pariwisata, dan SMA/SMK se-Bali guna mendukung aktivitas generasi muda milenial Bali. Lalu, program bidang transportasi dengan memberikan pelayanan gratis bagi pelajar dan mahasiswa pengguna Angkutan Trans Sarbagita Koridor I (GOR Ngurah Rai menuju GWK PP) dan Koridor ll (Tohpati menuju Nusa Dua PP) yang akan berlaku mulai 2 Januari 2019.
Dalam era keterbukaan informasi saat ini, Koster mengaku sangat terbuka, dengan senang hati menerima saran maupun kritik yang positif dan konstruktif. Dalam hal ini, disampaikan dengan cara santun, beretika sesuai dengan tata krama dan budaya Bali. Perbedaan yang muncul agar dibicarakan langsung dengannya. “Bila ada perbedaan pandangan dan sikap di antara Kita, janganlah perbedaan itu sampai menjadikan kita berpolemik, apalagi berkonflik secara terbuka di depan umum melalui media sosial,” jelasnya. (Rindra Devita/balipost)
