Ada suara kritis tentang pemilu di Indonesia yang penyelenggaraannya hampir tiap hari. Jika tidak pemilu presiden, ada pemilu legislatif. Juga ada pemilu daerah untuk memilih bupati,wali kota atau gubernur.
Tidak berhenti di situ saja, pada tingkat yang paling lokal pun masih ada pemilu, yaitu pemilu desa untuk memilih kepala desa. Bahkan mungkin di Bali juga ada pemilu desa pakraman. Dengan jumlah provinsi 34 dan ratusan daerah tingkat II serta ribuan desa, maka suara-suara kritis tersebut dapat dibenarkan. Konsekuensi negara yang menerapkan pemerintahan demokrasi dengan demikian banyak desa dan daerah tingkat di bawahnya memang seperti itu. Tidak masalah sesungguhnya sepanjang penyelenggaraannya aman.
Malah secara positif akan mampu memperoleh pelajaran tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Artinya, di antara ribuan pelaksanaan pemilihan itu, pasti ada yang memberikan pelajaran bagus. Siapa tahu ada desa yang memberi tenggang waktu hingga sore atau malam hari utuk waktu pemilihan demi kesempatan warga bekerja di sawah terlebih dahulu. Ini adalah sebuah pembaruan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran secara nasional. Bisa saja hal ini memberikan sumbangan kepada dunia internasional.
Bahwa kemudian pemerintah membuat kesepakatan aturan tentang pemilu serentak untuk presiden dan anggota legislatif, ini tentu juga kita hargai dan mampu memberikan terobosan alternatif untuk mengurangi jumlah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Paling tidak pemilu ini mampu mengurangi beban penyelenggaraan pemilu legislatif daerah, manakala misalnya diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan bupati, gubenur atau wali kota.
Positifnya, masyarakat mampu lebih terkonsentrasi untuk mengikuti pemilihan kepala daerah saja. Hanya saja apabila kita lihat, pemilu serentak tahun ini cenderung membuat masyarakat kita lebih banyak memeras otak.
Dengan lima pilihan yang harus dicoblos, sudah tentu mereka harus mempunyai referensi untuk lima pilihan tersebut. Mereka harus mempunyai pilihan presiden/wakil, kemudian DPD, DPR, DPRD I dan II. Memerlukan waktu untuk melakukan pilihan seperti ini dan memerlukan kecerdasan untuk menetapkan pilihan.
Bagi mereka yang terbiasa dengan masalah politik atau mempunyai pendidikan yang mencukupi, katakanlah setingkat sekolah menengah atas, membuat keputusan terhadap lima pilihan ini tidaklah sulit. Atau bagi mereka yang suka bergaul, berdiskusi dengan pihak lain, sering mendengar berita, juga tidak terlalu sulit untuk mencari referensi lima pilihan tersebut.
Akan tetapi, bagi mereka yang pendidikannya kurang, katakanlah yang pendidikannya setingkat sekolah menengah pertama, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk menjatuhkan lima pilihan tersebut. Apalagi jika pendidikannya rendah, kurang pergaulan ditambah dengan kurangnya akses informasi di tempat tersebut.
Terhadap keadaan seperti ini, kekhawatiran kita adalah rendahnya kualitas pilihan. Buntutnya ketika hari pencoblosan tiba, mereka memilih hanya sekeadar memilih saja, sekadar menjalankan kewajiban sebagaiwarga negara, tanpa referensi yang jelas. Atau mereka memilih berdasarkan desakan dari parpol yang memaksakan kehendaknya.
Tentu saja orang-orang yang terpilih bukanlah orang yang pantas, yang pada kelanjutannya kelak kualitas angggota legislatif kita juga menurun. Inilah barangkali menjadi kelemahan pemilu serentak kita tahun 2019 yang memberikan lima pilihan di tengah-tengah tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih belum merata.
Maka, untunglah dengan masa kampanye relatif panjang yang diberikan oleh peraturan, kita harapkan referensi para pemilih itu dapat lebih luas, kita juga harapkan agar para juru kampanye partai politik dapat melakukannya secara etis dan beradab, sehingga masyarakat dapat lebih berpengetahuan, dan akhirnya mampu mempunyai referensi lebih baik. Di atas semua itu, kita akan bergembira jika pemilu serentak ini berlangsung aman tanpa perselisihan apapun.
