DENPASAR, BALIPOST.com – Demi meraih suara maksimal dalam Pileg 2019, Partai Demokrat tidak saja merekrut calon legislatif yang mumpuni, siap bekerja dan loyal kepada partai. Tapi juga menyiapkan dana garansi elektoral bagi para caleg untuk memotivasi mereka agar bekerja maksimal.
Uniknya, dana tersebut tidak diberikan bagi seluruh caleg. Melainkan hanya kepada caleg yang gagal lolos dalam Pileg. “Ini adalah terobosan yang kami lakukan karena pengalaman periode 5 tahun sebelumnya,” ujar Ketua DPD I Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta saat memberikan keterangan pers di Kantor Demokrat Bali, Senin (14/1).
Menurut Mudarta, dana garansi elektoral diberikan dalam bentuk gaji kepada caleg gagal setiap bulannya selama lima tahun. Jika perolehan suara caleg di Dapil masing-masing 15 persen maka akan diberikan gaji Rp 2 juta/bulan.
Kalau perolehan suaranya 20 persen, gajinya Rp 3 juta/bulan. Sedangkan bagi caleg yang memperoleh suara 25 persen tapi tidak terpilih, maka akan mendapat gaji sebesar Rp 4 juta/bulan. Terakhir, jika perolehan suaranya 30 persen dan tidak lolos, disiapkan gaji sebesar Rp 5 juta/bulan.
Kebijakan ini merupakan keputusan dari DPD I Partai Demokrat Bali sehingga wajib dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan sistem pemilihan langsung, Mudarta menilai caleg memiliki peran penting untuk kejayaan suatu partai. Belum lagi masa kampanye mulai 23 September hingga 13 April terbilang cukup panjang dan melelahkan. “Tidak perlu ada MoU lagi, sudah menjadi keputusan partai dan secara nasional baru Bali mengambil kebijakan ini. Kalau ditiru oleh DPP silahkan, karena untuk caleg DPR RI menjadi kewenangan pusat,” imbuhnya.
Mudarta berpesan agar para caleg Demokrat tidak menghabiskan amunisi di awal. Sebab, masa kampanye efektif 3 bulan sebelum pemilu.
Oleh karena itu, Partai Demokrat baru akan mulai tancap gas di awal Februari mendatang. Para caleg khususnya telah menandatangani pakta integritas. Salah satunya wajib tandem dengan caleg sesama Demokrat.
Tidak seperti Pemilu sebelumnya, menggarap suara dengan berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, harus rajin bertemu dan bertatap muka langsung dengan masyarakat. “Misalnya ketika pemasangan baliho, caleg kabupaten harus tandem dengan caleg provinsi atau dengan caleg yang maju ke pusat dan sesama kader Demokrat. Seperti halnya yang sudah dilakukan sejumlah caleg Demokrat di Denpasar,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)
