BANGLI, BALIPOST.com – Tebing Bukit Abang di wilayah Desa Buahan Kintamani kembali mengalami longsor, Kamis (17/1) sore. Material longsor menimbun dan menutup seluruh badan jalan yang ada di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan warga tiga desa yakni Desa Abang Batudinding, Abang Songan dan Terunyan terisolir.
Berdasarkan informasi, longsor dipicu hujan deras sekitar pukul 14.00 wita. Material longsor menimbun badan jalan sepanjang kurang lebih lima puluh meter. Badan jalan yang tertimbun longsor merupakan akses utama menuju tiga desa. Banyaknya material yang menutup jalan hingga setinggi sepuluh meter, mengakibatkan kendaraan roda dua dan roda empat tak bisa melintas sama sekali.
Perbekel Desa Abang Batudinding Made Diksa saat dihubungi mengatakan hingga sore, akses jalan masih belum bisa dilalui warga. Sejumlah kendaraan yang hendak menuju tiga desa Desa Abang Batudinding, Abang Songan dan Terunyan, begitu juga sebaliknya tak bisa melintas. “Mobil lagi menyemut macet sekarang. Kasian masyarakat. Sekarang hujannya masih deras sekali,” ujarnya.
Untuk mengevakuasi material longsor tersebut, warga tak bisa melakukan secara manual lantaran ukuran material batu yang menimbun jalan lumayan besar. Pihaknya mengaku sudah memohon bantuan ke instansi terkait agar segera menurunkan alat beratnya. “Sudah (mohon bantuan) tapi alat beratnya satu rusak dan satu masih ada pengerjaan yang sama,” jelasnya.
Pria yang juga Ketua Forkom Perbekel Kabupaten Bangli ini mengaku cukup menyayangkan minimnya alat berat yang dimiliki Pemkab Bangli untuk menangani bencana. Dia mengungkapkan sejatinya pihaknya bersama para perbekel di Kabupaten Bangli sudah sempat mengusulkan dan beraudensi langsung ke dewan untuk menganggarkan penambahan/pengadaan alat berat, sehingga bisa disiagakan di masing-masing kecamatan.
Sayangnya usulan yang sudah disampaikannya sekitar tahun 2015 lalu, tak pernah direalisasikan hingga saat ini. Alasannya selalu karena keterbatasan anggaran. Diksa pun berharap usulan pengadaan alat berat bisa direalisasikan segera. Sehingga ketika terjadi bencana tanah longsor, penanganannya bisa dilakukan dengan cepat. Namun jika tahun depan usulan pengadaan alat berat tak lagi dianggarkan dalam APBD, pihaknya berencana kembali melakukan audensi ke dewan untuk menyampaikan aspirasi usulan pengadaan alat berat.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman (PUTRPerkim) Kabupaten Bangli Made Soma mengatakan pihaknya selama ini terus menyiagakan alat berat untuk membantu menangani bencana tanah longsor, terutama saat musim hujan. Alat berat yang disiagakan berupa satu unit eksavator, dua unit loader dan satu unit buldoser. Sejatinya Dinas PUTRPerkim memiliki alat eksavator sebanyak dua unit. Akan tetapi satu diantaranya sudah tak bisa dipakai, karena kondisinya sudah rusak berat.
Dengan kondisi geografis dan tingginya potensi bencana longsor di Bangli, menurut Soma, jumlah alat berat yang dimiliki Dinas PUTRPerkim saat ini masih kurang. Pihaknya mengaku sering kewalahan memenuhi kebutuhan alat berat untuk membantu penanganan bencana tanah longsor saat musim hujan seperti sekarang. “Karena kadang kejadiannya bersamaan di beberapa tempat. Sehingga kita sering kewalahan. Belum lagi kalau ada alat berat yang rusak dan masih diperbaiki,” ujarnya.
Idealnya, jumlah alat berat yang dimiliki Pemkab Bangli baik berupa eksavator dan loader masing-masing minimal 3 unit. Dengan jumlah yang sudah ada saat ini, Bangli kini masih membutuhkan tambahan dua unit eksavator dan satu unit loader lagi. Soma meyakini dengan adanya penambahan alat berat, penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat. Sebab seluruh alat berat bisa disiagakan untuk tiga kecamatan yang potensi bencananya besar yakni Susut, Tembuku dan Kintamani. Untuk menambah alat berat, pihaknya selama ini sudah rutin mengajukan usulan pengadaan tiap tahunnya. Namun karena keterbatasan anggaran, pengadaan alat berat belum bisa direalisasikan. Pengadaan satu unit alat berat berupa eksavator misalnya, sedikitnya membutuhkan anggaran Rp 1,5 miliar. Belum lagi, untuk mengoperasionalkannya butuh biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. “Tahun ini tidak bisa pengadaan karena anggaran yang terbatas,” imbuhnya. (dayu rina/balipost)
