SINGARAJA, BALIPOST.com – Terminal Banyuasri dijadikan sebagai tempat relokasi pedagang pasar tumpah. Lahan terminal seluruhnya difungsikan menampung ribuan pedagang. Sementara aktivitas terminal dialihkan ke Terminal Barang di Jalan Ahmad Yani Barat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra Jumat (18/1) mengatakan, menyusul rencana pemerintah akan merelokasi pedagang Pasar Banyuasri, sejauh ini pihkanya menyusun lay out rekayasa arus lalulintas. Ini untuk memberi akses bagi warga yang tinggal di ruas Jalan Samudra, Singaraja.
Di ruas jalan ini akan dibangun rumah toko (ruko) darurat. Meski badan jalan difungsikan ruko daruat, namun akses penduduk di wilayah itu dipastikan akan tetap dibuka, sehingga tidak memicu masalah di lapangan.
“Akses sepeda motor atau roda empat di Jalan Samudra akan tetap dibuka dan kami sedang menyusun rekayasa lalulintas, sehingga warga di sana tidak terganggu selama badan jalan itu untuk ruko darurat,” katanya.
Selain itu, Dishub akan berkoordinasi dengan Satlantas Polres Buleleng untuk pemanfaatan badan Jalan Ahmad Yani mulai depan Terminal Banyuasri ke barat. Ruas jalan itu nantinya akan difungsikan sementara untuk parkir angkutan kota (angkot) maupun angkutan desa (angdes) yang menunggu atau menurunkan penumpang.
Pemindahan parkir armada angkot dan angdes, karena lambung barat akan di bangun kios darurat untuk pedagang Pasar Banyuasri.
Sementara di lambung selatan akan difungsikan untuk menampung pedagang pasar tumpah. Situasi ini membuat, aktifitas terminal 100 persen akan beralih fungsi.
Alternatif armada angkot dan angdes seperti ngetem di luar terminal, diakui Gunawan karena tidak ada pilihan tempat selain ruas jalan tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, revitalisasi Pasar Banyuasri memasuki tahapan tender di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa. Pembangunan tahap awal ini, pemkab mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar. Dana ini bersumber dari APBD Buleleng Rp 50 miliar, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Rp 25 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Hotel Restoran (PHR) dari Kabupaten Badung.
Dana itu selanjutnya dialokasikan untuk konstruksi dasar sebesar Rp 95 miliar lebih. Sementara sisanya sekitar Rp 1,4 miliar lebih dialokasikan untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan kios dan ruko darurat untuk menampung lebih dari 1.000 pedagang saat saat ini. Jika tidak ada hambatan, awal Maret 2019 ini kios dan ruko darurat sudah selesa dibangun, sehingga pedagang mulai direlokasi. (Mudiarta/balipost)
