Beberapa waktu lalu, Gubernur Bali Wayan Koster kembali mewacanakan salah satu visi yakni mendirikan toko ritel yang dimiliki desa adat/pakraman di Bali. Hal ini merupakan salah satu visi yang benar-benar harus segera diwujudkan.
Secara kasatmata, kita melihat bagaimana penetrasi dan gempuran toko berjaringan nasional hingga masuk ke pelosok-pelosok desa di Bali. Ini adalah lonceng peringatan yang harus terus disuarakan dan dicarikan solusi terbaik.
Kemandirian distribusi barang konsumsi, memang masih menjadi barang langka. Toko berjaringan nasional dengan kekuatan finansial dan kapital yang besar, terus tambah membesar jika tidak dilawan dengan sebuah terobosan yang terstruktur dan yang paling penting terorganisir untuk memastikan keberlanjutannya.
Namun, tentu saja wacana yang disampaikan oleh Gubernur Bali ini bisa berakibat resistensi para pelaku ritel berjaringan nasional yang dengan segala upaya ‘’mengusik’’ visi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bali, bahkan bisa akan ‘’menggagalkan’’. Ini harus betul-betul diwaspadai oleh semua pihak termasuk Bapak Gubernur sendiri.
Selain menggunakan modal dan kapitalisme lain untuk terus berusaha menguasai sumber-sumber ekonomi dan distribusi di Bali, maka cara yang paling memungkinkan adalah dengan melakukan advokasi melalui asosiasi atau memanfaatkan oknum-oknum pejabat nakal. Masyarakat harus ikut serta mengawasi dan memastikan visi Bapak Gubernur Bali terwujud.
Ni Kadek Ayu Yuliantini
Mahasiswi Fakultas Ekonomi, Universitas Hindu Indonesia
