TARAKAN, BALIPOST.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan penyaluran dana bergulir pada tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun yang terdiri dari Rp 975 miliar untuk pembiayaan konvensional dan Rp 525 miliar untuk pola syariah. Penyaluran dana bergulir ini lebih memprioritaskan sektor produktif. Demikian dikatakan Dirut LPDB-KUMKM Kemenkop dan UKM Braman Setyo dalam acara “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM” di Tarakan, Rabu (23/1).
Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Setyowati, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto Sudarmono, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, dan Ketua Dekranasda Kaltara Rita Ratina Irianto.
Untuk pola penyaluran, Braman mengatakan, akan bekerjasama dengan dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Selain untuk memperkuat permodalan bagi koperasi dan UMKM, penyaluran dana bergulir juga bertujuan untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. “Kita tetap kerjasama dengan dinas koperasi, karena mereka sebagai unsur pembina di daerah. Mereka yang tahu persis mana koperasi yang berkualitas dan saya kira tidak ada koperasi yang menolak,” ujar Braman.
LPDB Gaet Mitra
Kaltara merupakan salah satu provinsi yang minim menyerap pembiayaan dana bergurlir LPDB-KUMKM. Hingga saat ini total penyaluran dana bergulir di provinsi termuda di Indonesia ini baru sebesar Rp12 miliar.
Untuk itu, LPDB-KUMKM menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini guna menggaet pelaku usaha koperasi dan UMKM dalam mengakses dana bergulir lebih banyak lagi. “Ini kesempatan emas diberikan oleh LPDB, dan belum tentu ada lagi di sini. Karena itu kami mohon dukungan di acara ini supaya dirasakan manfaatnya bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara,” papar Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin.
Pada tahun 2018, LPDB-KUMKM menyiapkan dana bergulir untuk Kaltara sebesar Rp 100 miliar. Namun minimnya respons dari mitra akhirnya realisasinya jauh dari target, yakni hanya 5 proposal pengajuan yang masuk dalam tahap analisis. Sedangkan 13 proposal lainnya harus dikembalikan karena tidak memenuhi syarat pengajuan, salah satunya terkait laporan keuangan.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengakui masalah sumber daya manusia (SDM) rendah mempengaruhi tingkat penyerapan dana bergulir di Kalimantan Utara. Karena itu, menindaklanjuti acara Sosialisasi dan Bimtek LPDB-KUMKM, dirinya menginstruksikan Disperindagkop dan UMKM Kalimantan Utara untuk membuat pelatihan peningkatan SDM bagi pelaku usaha koperasi dan UKM. “Saya minta lakukan pelatihan cara buat proposal, kalau ada tenaga pendamping yang dilibatkan itu akan lebih baik supaya pelaku UMKM dibenahi masalah SDM,” kata Irianto.
Sejak ditetapkan sebagai salah satu daerah otonomi baru pada 2018, Kalimantan Utara sedang berupaya untuk membangun fondasi ekonominya, dengan cara mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM. “Dana bantuan pemerintah banyak sekali, manfaatkan fasilitas dengan baik supaya bisa tumbuh berkembang,” imbuhnya. (Nikson/balipost)
