Pembahasan Ranperda Desa Adat yang kini bergulir di DPRD Bali mendapat perhatian banyak pihak. Ini tentu sangat wajar karena ranperda ini akan menjadi regulasi pengelolaan hak-hak adat dan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.
Aspirasi yang saya ikuti di media Bali Post sangat beragam. Sebagai krama Bali, saya hanya berharap wacana yang bergulir saat pembahasan ini bermuara pada lahirnya Perda yang benar-benar efektif untuk mengawal Bali ke depan.
Tantangan yang begitu besar menjaga Bali mulai dari kependudukan, tata ruang hingga asimilasi budaya hendaknya disikapi dengan jernih. Jangan karena beda kepentingan politik dan tujuan-tujuan politis lainnya, pembahasan ranperda ini menjadi bias.
Saya memiliki keyakinan Gubernur Bali Wayan Koster bisa membangun komunikasi yang sehat dengan semua elemen untuk kepentingan penyempurnaan ranperda ini.
I Made Winarta
Gianyar, Bali
