DENPASAR, BALIPOST.com – Pansus dan eksekutif Pemprov Bali kembali bertemu membahas Ranperda tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Ranperda RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Dalam pertemuan di DPRD Bali, Selasa (29/1), dewan dan eksekutif utamanya mempertajam target-target makro pembangunan Bali.
Hal ini dinilai penting agar target bisa dicapai. “Contohnya target kemiskinan 1-1,5 persen, itu program apa yang memang ada, yang dirumuskan dan bisa mengakselerasi pencapaian itu,” ujar Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra usai rapat.
Saat ini, lanjut Ika Putra, angka kemiskinan di Bali adalah 3,95 persen. Kalau hanya menjalankan program yang sama dengan sebelumnya, tentu tidak mungkin mencapai angka 1-1,5 persen.
Oleh karena itu, pihaknya sudah merumuskan misi gubernur ke dalam program-program yang bersifat mikro dalam penanggulangan kemiskinan. Program-program yang ada sebelumnya seperti bedah rumah, simantri, dan gerbangsadu pun sudah dievaluasi dan ada perbaikan yang dilakukan.
“Kalau bedah rumah itu kan masih sifatnya mendasar, tetapi belum menyentuh pemberdayaan. Pemberdayaannya apa? Yang tidak punya pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Yang tidak sekolah, kita berikan beasiswa pendidikan. Untuk pendidikan 12 tahun, kita berikan vokasi, pelatihan, dan sebagainya agar keluarga miskin itu berdaya,” paparnya.
Namun demikian, Ika Putra menyebut bantuan langsung seperti bedah rumah, bantuan sembako, dan lainnya juga masih tetap akan diberikan kepada masyarakat miskin. Dengan tambahan program pemberdayaan, kerak-kerak kemiskinan yang diperkirakan 1,5 persen diharapkan bisa terkikis.
Pemerintah dikatakan tidak akan menyerah untuk mengatasi kerak-kerak kemiskinan tersebut. “Terbitnya Pergub 99 juga merupakan salah satu pemberdayaan petani agar penghasilannya meningkat, maka produk pertaniannya harus laku. Untuk laku kan harus berkualitas, ini harus dia dibina. Kemudian ada standarnya, ada lab-nya, dan sebagainya,” imbuhnya.
Menurut Ika Putra, hotel, restoran dan katering tidak akan serta merta mau membeli produk pertanian kalau tidak berkualitas dan tidak berkelanjutan. Pihaknya sudah merencanakan adanya cool storage atau gudang penyimpanan dan memastikan petani diperhatikan dari hulu sampai hilir.
Ketika kesejahteraan petani meningkat karena sebagian besar masyarakat miskin adalah petani, kemiskinan dapat terkikis. “Sebaliknya, mereka yang sudah bekerja di sektor lain tertarik ke pertanian. Itulah pertanian nanti bisa bergerak cepat atau memberikan kontribusi besar sama dengan pariwisata. Supaya kita tidak bergantung dengan pariwisata,” terangnya.
Ika Putra menjelaskan, kontribusi pariwisata bukan berarti diturunkan. Tapi terus ditingkatkan agar berkualitas.
Di sisi lain, pertanian dan industri kecil harus bisa mengejar dan mengimbangi pariwisata.
Sementara itu, Anggota Pansus Ranperda RPJPD dan RPJMD, I Nyoman Adnyana menilai target-target makro yang disajikan oleh eksekutif sangat fantastis dan banyak yang tidak masuk akal. Termasuk angka kemiskinan yang diubah targetnya dari 4,2 persen menjadi 1-1,5 persen.
Kendati sudah berpedoman pada data statistik, namun data statistik untuk lima tahun ke depan belum bisa diprediksi sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan ekonomi. “Ketika menjadi Perda, ini harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Bali. RPJPD ini akan dijadikan alat ukur masyarakat ketika Gubernur Bali Wayan Koster menjalankan tugasnya lima tahun ke depan,” ujar politisi PDIP asal Bangli ini.
Di bidang pertanian, misalnya, lanjut Adnyana, program Simantri sebelumnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para petani sehingga dapat menarik minat generasi muda untuk menekuni pertanian. Kenyataannya, hingga kini belum bisa diukur dan belum ada data seberapa besar generasi muda yang mau terjun ke sektor tersebut.
Ketua Pansus, I Ketut Tama Tenaya berharap Pemprov Bali ke depan tidak sampai seperti Pemkab Badung. Sebab, kabupaten tersebut menargetkan PAD yang sangat besar.
Namun pada akhir tahun anggaran justru tidak tercapai. “Saya harap Bappeda lebih berkoordinasi dengan tim pengkaji dan kelompok ahlinya agar angkanya tidak sebatas menyanjung-nyanjung gubernur tetapi angkanya yang masuk akal,” ujarnya. (Rindra Devita/balipost)
