DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Wayan Koster segera membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ini terkait upaya pengentasan kemiskinan yang targetnya direvisi menjadi 1-1,5 persen dari sebelumnya 4,2 persen.
Pembentukan tim ini menyusul sudah diketok palunya Ranperda tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (11/2). “Kita akan membuat Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan memetakan semua lokus yang menjadi tempat dimana permasalahan itu ada, termasuk strategi untuk penanggulangannya,” ujar Koster usai Rapat Paripurna.
Koster optimis permasalahan kemiskinan dapat diselesaikan dalam 5 tahun masa kepemimpinannya. Termasuk kerak-kerak kemiskinan yang selama ini dikhawatirkan.
Oleh karena itu, pemetaan akan menjadi fokus utama tim sebelum merumuskan strategi penyelesaiannya. “Kita belum memetakan, tapi samar-samar di Karangasem, Jembrana, Bangli, Klungkung, dan Buleleng,” imbuhnya.
Terkait Ranperda RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana yang sudah diketok palu, lanjut Koster, akan menjadi pola dan haluan pembangunan se-Bali. Mengingat bentuknya yang sudah menjadi perda, sehingga berlaku di seluruh Pulau Dewata. “Jadi, kami akan undang bupati, walikota, dan kepala bappeda se-Bali untuk duduk bersama-sama merumuskan RPJP, RPJM, serta APBD di kabupaten/kota agar menyesuaikan dengan RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali,” tandasnya.
Ketua Pansus Ranperda RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana, I Ketut Tama Tenaya mengatakan, pihaknya mendukung upaya yang akan dilakukan gubernur terkait pengurangan jumlah kemiskinan di Bali. Terlebih, kemiskinan adalah gambaran ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan, baik sandang, pangan, maupun papan. “Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk mencapai target hingga 1 persen, Pansus merekomendasikan agar ada sinkronisasi dengan pertumbuhan ekonomi sehingga proporsional dengan penurunan tingkat kemiskinan. Di sisi lain, lanjut Tama, Pansus juga mengingatkan soal tenaga kerja yang merupakan persoalan kompleks dan setiap tahunnya selalu bertambah.
Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), seperti halnya kemiskinan, juga ditarget menurun antara 1,5-0,9 persen. “Kami amati terjadi dinamika di dalam perubahan struktur TPT Provinsi Bali, masih ada persoalan yang harus diselesaikan dimana struktur TPT Provinsi Bali masih didominasi oleh pengangguran terdidik dari tingkat SMK, diploma, hingga sarjana,” imbuh Politisi PDIP ini. (Rindra Devita/balipost)
