NEGARA, BALIPOST.com – Mutasi pejabat di Pemkab Jembrana akhirnya digulirkan Minggu (17/2). Total ada 209 pegawai mulai jabatan Eselon II hingga eselon IVb dilantik langsung Bupati Jembrana, I Putu Artha di Gedung Kesenian Bung Karno (GKBK). Yang cukup mengundang perhatian, seluruh jabatan Camat dirombak. Hanya Camat Melaya, I Wayan Andy Suka Anjasmara yang masih menjabat Camat, namun digeser menjadi Camat Negara.
Sementara empat Camat lainnya promosi ke eselon II dan digeser ke jabatan lainnya diluar Kecamatan. Camat Mendoyo, I Gede Sujana dan Camat Negara I Komang Agus Adinata promosi Eselon Iib menjadi Kepala Dinas (kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag). Sedangkan Camat Pekutatan, I Komang Dhiyatmika menjabat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Camat Jembrana I Gusti Anom Saputra ditarik menjadi Kabag Perlengkapan di Sekretariat Kabupaten.
Selain itu, tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIB) seleksi tidak berubah dari hasil ranking 1 lelang jabatan sebelumnya. Mereka di antaranya, I Wayan Sudiarta (kabid Bina Marga) menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH), I Komang Suparta (kabag Humas dan Protokol) menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dr Made Dwipayana (Direktur RSU Negara) untuk jabatan Kepala Dinas Sosial, I Wayan Sudana (Kabag Perlengkapan Setda) menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, I Gusti Ngurah Darma Putra (Kakan Kesbangpol) menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum. Dua lainnya Kadis PMD dan Kadis Koperindag dijabat mantan Camat Mendoyo dan Camat Negara.
Bupati Jembrana I Putu Artha ditemui seusai pelantikan mengatakan mutasi ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Seperti untuk jabtan Eselon IIB harus ada izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sudah terpenuhi semua. Begitu juga dengan jabatan eselon III dan IV tergantung atasannya. “Kita serahkan kepada pimpinannya, kami harap job discription dijalankan dan kompak sejalan dengan pimpinannya,” tandas Bupati Artha.
Kekompakan yang dimaksudkan Bupati adalah pelaksanaan program untuk masyarakat. Misalnya program pengentasan kemiskinan, harus terintegrasi antar-OPD. “Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin kemiskinan bisa dientaskan. Dengan sinergi dan terintegrasi setiap OPD. Seperti ada proyek di PU, harus melibatkan masyarakat tidak mampu, termasuk di Desa,” tambahnya.
Terkait pejabat pimpinan tinggi pratama baik yang dilantik baik hasil seleksi, perpanjangan maupun rotasi agar tidak segan mendengar aspirasi masyarakat. Jangan mengutamakan aspirasi golongan apalagi pribadi. Aspiratif masukan masyarakat terutama warga kurang mampu. Selain pejabat Eselon, juga dilakukan pelantikan sejumlah pejabat struktural dan fungsional. Seperti Direktur RSU Negara, pustakawan, analis kebijakan dan arsiparis. (Surya dharma/Balipost)
