Bali tetap mengandalkan pariwisata sebagai pemacu ekonominya. Namun, bukan berarti melupakan ekonomi kerakyatan. Artinya, Bali harus tetap memperbaiki fondasi ekonomi kerakyatan, pariwisata kerakyatan yang berbasis budaya. Ini tentu sejalan dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, visi Gubernur Wayan Koster.
Pusat-pusat ekonomi pariwisata yang sentralistik di Bali Selatan membuat persebaran ekonomi juga menjadi timpang. Pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi kepada pendewaan kapital akan semakin mendegradasi kearifan lokal. Tidak jarang mengorbankan budaya dan lingkungan, termasuk mengorbankan rakyat. Usulan peninggian bangunan, salah satu yang dianggap “melupakan” kearifan lokal.
Selama ini pemerintahan di Bali bangga karena pertumbuhan ekonominya tinggi, bahkan melebihi rata-rata nasional. Namun di balik pertumbuhan itu, banyak yang pesimis bahwa pertumbuhan yang dicapai itu semu.
Artinya, pertumbuhan yang tinggi tak diikuti dengan pemerataan pendapatan secara berkeadilan. Bahkan disinyalir gap ekonomi semakin lebar. Artinya, warga tingkat bawah tak merasakan pertumbuhan tinggi tersebut. Mereka masih miskin, masih berpendapatan rendah.
Dengan kondisi seperti itu, banyak yang menyimpulkan bahwa ekonomi Bali berada di luar jalur. Artinya, menyimpang dari cita-cita semula.
Memang kita bangga dengan angka pertumbuhan ekonomi yang hebat, pariwisata tumbuh hebat, semuanya pesat. Tetapi di balik tingginya pertumbuhan ekonomi Bali tidak memberikan efek kepada kesejahteraan masyarakat Bali.
Melencengnya pertumbuhan ekonomi selama ini harus menjadi perhatian pemimpin di Bali. Pemimpin Bali harus memikirkan secara bijaksana, bahwa pertumbuhan pariwisata harus mampu menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.
Harus diakui bahwa angka pengangguran di Bali relatif rendah. Namun mengapa ketimpangan pendapatan masih tinggi, padahal sebagian besar angkatan kerja telah terserap pada lapangan pekerjaan?
Jawabannya tentu karena lapangan pekerjaan yang mereka geluti tidak mampu memberi hasil maksimal, terutama bagi golongan bawah. Atau bisa saja pekerja terdidik justru tidak mendapatkan upah memadai karena mereka bekerja di lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
Melihat kondisi tersebut, kita berharap ada langkah besar dari pemerintah. Kebijakan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin tentu harus dipikirkan secara lebih holistik dan tidak parsial. Perlu dilakukan sedikit proteksi terhadap produk dan lapangan pekerjaan si miskin.
Walaupun menyadari pariwisata merupakan denyut nadi kehidupan masyarakatnya, bukan berarti semuanya untuk pariwisata. Ada ruang yang harus dijaga secara konsisten.
Lingkungan salah satunya. Contohnya, ketika ada rencana reklamasi Teluk Benoa, banyak desa adat menolak. Selain alasan penyelamatan lingkungan, penolakan terhadap reklamasi juga didasari alasan ekonomi. Penjejalan pembangunan di Bali Selatan akan semakin menimbulkan ketimpangan ekonomi.
Jurang kemiskinan akan semakin melebar antara Bali Seletan dengan Bali Timur, Utara dan Barat. Di tiga wilayah itu, masyarakat Bali takkan pernah merasakan dampak kemajuan pariwisata. Pemerintah selaku regulator sebenarnya punya perangkat hukum untuk mengerem hal ini.
Model ketimpangan yang terjadi lainnya di Bali adalah sesuai dengan kondisi geografis serta potensi yang dimiliki terkait pembangunan pariwisata. Artinya, ketimpangan sektoral serta geografis menyebabkan ketidakadilan ekonomi itu sendiri. Ini salah satu contohnya. Pusat-pusat ekonomi pariwisata yang sentralistik di Bali Selatan membuat persebaran ekonomi serta kesejahteraan rakyat menjadi timpang.
Solusinya, mentalitas ke-Bali-an para pengambil kebijakan ini harus direkonstruksi ulang agar muncul semangat baru, kegotongroyongan baru, sagilik saguluk sabayantaka muncul lagi ke permukaan. Ini yang sangat kurang yang kita lihat serta rasakan sekarang.
