Bangsa Indonesia memiliki budaya meniru dari hasil studi banding hanya sehari. Akhirnya, munculah berbagai kebijakan yang sering berubah-ubah. Contoh soal Ujian Nasional (UN) yang berubah dari penentu kelulusan hingga dihapus seperti saat ini.
Kita seharusnya belajar dari Malaysia yang sebenarnya meniru sistem UN di Indonesia, namun secara konsekuen dijalankan alias tak gampang mengubah kebijakan pendidikan. Di negara kita asal ganti menteri, ganti lagi kebijakan.
Di Malaysia secara rutin menggelar Ujian Nasional atau disebut Ujian Negara. Fungsinya selain untuk memetakan dunia pendidikan, juga untuk menyeleksi mana siswa yang tamatan SMP yang berhak masuk ke SMA atau lulusan SMA yang masuk ke perguruan tinggi. Lulusan SMP yang berhak masuk SMA adalah mereka yang memiliki grade minimal nilai rata-rata delapan.
Sedangkan yang tak memenuhi syarat diarahkan memilih SMK agar mereka memiliki life skill. Demikian juga lulusan SMA yang meraih nilai UN terbaik yang diarahkan masuk ke universitas, sedangkan yang lain boleh masuk ke pendidikan vokasional seperti politeknik dan keterampilan lainnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita ketahui disamaratakan.
Soal Ujian Nasional (UN) saja kita masih sibuk berdebat ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tak setuju. Hingga lahirlah kebijakan nilai UN tak lagi menentukan nilai kelulusan. Hal inilah yang membuat semangat belajar anak-anak sekarang mengikuti UN tak sehebat sebelumnya. Jawaban mereka singkat ‘’toh tak menentukan kelulusan’’.
Mereka sibuk belajar untuk ujian sekolah yang notabene menjadi penentu kelulusan. Akhirnya, apa yang terjadi, jika dulu sekolah malu siswanya tak lulus gara-gara nilai UN rendah, kini sekolah berlomba-lomba meluluskan siswanya 100 persen. Mereka tak peduli apakah siswa yang lulus itu sudah pas dilepas ke jenjang pendidikan selanjutnya atau tidak. Jawab guru juga singkat ‘’ toh nanti dia belajar lagi’’.
Nah, anggapan ini yang mereduksi semangat melahikan lulusan bermutu tak bergaung sehabat dulu. Bahkan dulu, Presiden memberi apresiasi positif peraih UN terbaik nasional diundang ke istana merdeka. Sekarang tak ada lagi agenda tersebut.
Kedua, belum adanya penghargaan lembaga pendidikan tinggi terhadap peraih UN terbaik. Alasannya, mereka wajib mengikuti SPMB sama dengan peserta lainnya. Lalu, kapan anak pintar di negeri ini dihargai oleh negaranya?
Untuk menyelengarakan UN secara berintegritas, mulai era Mendikbud Anies Baswedan sekolah digencarkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun, dia lupa kondisi sarana dan prasarana semua sekolah di negeri ini tak merata. Jangankan mengurus pengadaan laptop dan komputer, bagi warga kita di wilayah timur, signal internet saja tak memadai. Konon dengan UNBK nilai yang diperoleh siswa lebih objektif. Namun tak ada kelanjutannya setelah mendapatkan nilai terbaik di UNBK, toh tak ada apresiasi mereka dijamin mendapat program studi favoritnya.
UNBK ini akhirnya dijadikan prestise oleh para pejabat agar mendapat nama baik akhirnya sekolah diwajibkan UNBK. Padahal, untuk UNBK diperlukan persiapan yang menjelimet dan berurusan dengan dana lagi. Di antaranya menyewa komputer, server, hingga petugas teknis. Ujung-ujungnya siswa diberatkan lewat bayaran tinggi.
Adanya kebijakan dari pemerintah mewajibkan UNBK di semua sekolah untuk menjaga integritas sempat ditolak pengamat pendidikan Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. Bila perlu ditunda pada sekolah yang belum siap infrastrukturnya. Bahkan, Madiadnyana yang juga Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar ini mengatakan UNBK ini hanya memunculkan efisiensi di anggaran pusat, namun boros di sekolah.
Alasan itu masuk akal karena dengan UN tertulis atau UNKP kita bisa menguji integritas. Para pengawas UN disiplin dan ketat mengawasi anak-anak mengerjakan soal. Toh semua siswa mendapatkan model soal beda dengan tingkat kesulitan yang sama.
Tujuan utama UNBK untuk menumbuhkan kejujuran dan integritas nilai UN bisa diterima, namun sayang kebijakan ini tak dilengkapi dengan penyiapan fasilitas bagi sekolah. Akhirnya, kebijakan pemerintah ini diterapkan mentah-mentah di daerah di mana sekolah terpaksa menyewa alat yang mahal. Dari segi signifikasi, sangat nyaplir bagi siswa SMK karena nilai ujian kompetensi yang mereka perlukan bukan nilai akademis. Makanya ada benarnya sebaiknya pemerintah berpikir ulang mewajibkan UNBK.
Jika mau mewajibkan semua sekolah, menjadi kewajiban pemerintah mendanai agar sekolah tak membebani biaya itu kepada anak-anak. Ini sesuai dengan desakan BMPS Bali yang mengusulkan agar UNBK ini dihentikan atau ditunda sebelum pemerintah menyiapkan sarana UNBK secara memadai.
