Kesejahteraan merupakan tujuan pembangunan di negeri ini. Namun, pada praktiknya, memasuki usia 73 tahun, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masalah kesejahteraan tetap menjadi perdebatan. Bahkan, angka kemiskinan lebih dominan terdengar di tengah upaya pengelolaan negara ini.
Pada dasarnya untuk menuju kesejahteraan, pemberdayaan potensi negeri ini haruslah dilakukan secara optimal. Bentangan NKRI hendaknya dikelola sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya.
Namun, hingga kini, upaya menuju kesejahteraan yang berkeadilan masih pincang. Bahkan, masih sangat pincang jika dilihat dari tingkat pertumbuhan wilayah di NKRI ini. Padahal, prinsip-prinsi pengelolaan anggaran negara telah diarahkan untuk menuju keadilan dan keseimbangan bagi semua penduduk.
Kini, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo harapan untuk menuju pemerataan kesejahteraan dimunculkan. Harapan itu tumbuh seiring dengan adanya sebaran pembangunan infrastruktur ke wilayah timur NKRI. Papua kini mendapat perhatian. Daerah-daerah perbatasan juga ditata dengan berbagai program pembangunan.
Pembangunan infrastruktur ini tentu diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi. Program satu harga untuk bahan bakar dan material bangunan yang selama ini pincang juga telah diwujudkan.
Tol laut yang diharapkan menjadi salah satu strategi percepatan dan pemerataan pembangunan NKRI diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk di negeri ini. Tentu langkah Presiden Joko Widodo dalam hal ini layak diapresiasi. Kuatnya dukungan terhadap kinerja pemerintahan ini tentu sebuah apresiasi nyata penduduk negeri ini juga.
Yang jelas, upaya pemerataan kesejahteraan NKRI hendaknya menjadi semacam komitmen yang harus dijabarkan dalam berbagai rencana aksi. Kita tak boleh memandang sebelah mata kepada rekan kita di daerah-daerah perbatasan.
Pola pembangunan yang dulunya berbasis di Pulau Jawa dan Sumatera hendaknya diperluas. Daerah perbatasan yang sejahtera tentu bisa kita harapakan juga sebagai benteng pengawalan terhadap stabilitas negeri ini. Jangan sampai ancaman stabilitas di perbatasan menguat karena kemiskinan. Kita mendukung langkah-langkah presiden untuk melakukan pembangunan infrastruktur ke semua pelosok negeri.
Selama bertahun-tahun, kita telah menomorduakan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan hanya fokus membangun dan mengembangkan di wilayah pusat kota dan meninggalkan wajah kita yang sebenarnya. Untuk hal ini, pemerintah Indonesia wajib hukumnya belajar dan mencontoh negeri jiran Malaysia yang fokus membangun wilayah perbatasan dengan membangun tempat-tempat wisata yang mampu menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung dan berlibur ke wilayah tersebut.
Dari sana mampu mendatangkan dan menghasilkan pundi-pundi uang untuk kelangsungan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Menyejahterakan daerah perbatasan tentu kita bisa terjemahkan sebagai salah satu upaya membangun perlindungan terhadap batasan wilayah NKRI.
