Upaya Gubernur Bali Wayan Koster memperkuat desa adat, tak pernah surut. Setelah mengusulkan Ranperda Desa Adat, Koster juga terus berjuang agar desa adat di Bali mendapat anggaran dari pemerintah pusat. Tak hanya kepada menteri Keuangan Sri Mulyani hal itu terucapkan, Koster juga menyampaikan hal itu dihadapan Presiden Jokowi.
Ketika acara tatap muka Jokowi dengan tokoh adat di Bali, Jumat lalu, Koster berharap negara hadir dalam menjaga tradisi dan budaya Bali. Untuk itu ia berharap perhatian khusus dalam bentuk anggaran pengawalan dan pelestarian budaya Bali.
Sebab selama ini upaya untuk melestarikan adat istiadat, seni dan budaya, sepenuhnya dijalankan oleh desa adat yang ada di Bali dengan cara swadaya. Sementara tantangan desa adat ke depan akan semakin dinamis di era global. Oleh karena itu, negara harus hadir berkontribusi dalam memelihara adat istiadat, seni, budaya serta kearifan lokal di Bali.
Apa yang disampaikan Gubernur Koster memang seperti itu adanya. Bagi krama Bali, keberadaan desa adat merupakan hal yang menyatu dengan tata kelola kehidupannya. Adat dan budaya adat dan tradisi merupakan hal yang sangat sulit dipisahkan. Untuk itulah ketika desa adat terusik, berbagai elemen dan krama Bali bersuara dan berharap otoritas desa adat dihormati. Pentingnya pemahaman atas adat dan budaya Bali bagi pejabat negara atau setidaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Bali, bukan semata untuk menghormati peradaban orang Bali. Pemahaman ini juga untuk menjamin terjaga keragaman budaya dan tradisi nusantara. Keragaman ini menjadi salah satu identitas negeri ini.
Sebagai krama Bali, wajib hukumnya kita mengawal desa adat dan peradabannya. Kita tentu tak boleh abai apalagi mengingkari tanggung jawab kita menjaga tradisi dan tanggung jawab ‘tradisional’ kita menjaga budaya Bali. Sadar atau tidak, bahwa banyak keuntungan ekonomis yang dinikmati pemilik modal yang berinvestasi di Bali merupakan dampak dari ajeg-nya budaya Bali.
Apakah investasi mereka di Bali akan menarik jika budaya Bali kehilangan pendukungnya. Apakah mereka bisa menikmati keindahan Bali dan taksu Bali ketika pnduduk asli Bali terpinggirkan dan lemah daya tahannya secara ekonomi?
Kesadaran itu rupanya sudah menjadi pemahaman Presiden Jokowi. Ketika acara tatap muka Jumat lalu, Jokowi berpesan jangan sampai krama Bali lelah menjaga budaya Bali. Sebab itulah yang menjadi taksu Bali, sehingga menarik minat jutaan turis berkunjung ke Pulau Dewata.
Dalam konteks ini, kita harus membangun kesadaran baru bahwa menjaga budaya dan peradaban Bali harus menjadi tujuan kita bersama. Dalam hal ini desa adat sebagai ruang untuk mendedikasikan kehidupan kepada alam dan budaya Bali harus dipastikan tetap terjaga. Kita harus berada di barisan depan untuk menjaga dan membentengi desa adat kita dari berbagai kepentingan terselubung.
Hukum adat haruslah tetap dihormati oleh semua pihak yang hidup di Bali. Kekuasaan dan pendekatan politik dalam mendegradasi hak-hak adat, hak–hak tradisional manusia Bali haruslah dieliminir dengan membangun tanggung jawab moral menjaga Bali.
Pendekatan hukum formal dalam menindak masalah adat apalagi merupa keputusan adat tetap harus dicarikan titik temu. Jangan sampai ada intervensi berlebihan yang akhirnya memicu keresahan di kalangan masyarakat adat. Untuk itu, hukum adat di Bali haruslah dihormati oleh siapa pun.
Dalam konteks pemberdayaan adat untuk pewarisan budaya, kesejahteraan dan terjaminnya regenerasi manusia Bali, maka para tokoh Bali, akademisi, birokrat, pemimpin Bali dan politisi Bali haruslah punya pemahaman yang sama. Para tokoh Bali harus membangun komunikasi. Jangan sampai komunikasi terhalang oleh kekuasaan, kedudukan dan kekayaaan. Para tokoh Bali harus siap meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mencari solusi mengatasi masalah kekinian Bali.
