ARAH kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang akan dilaksanakan adalah Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali.” Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila.
Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi.
Mewujudkan Bali Era Baru tersebut ditandai dengan tatanan kehidupan baru, Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yakni bisa menjaga keseimbangan alam, krama dan kebudayaan Bali, genuine Bali. Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan, serta dimensi ketiga merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap masa yang akan datang. Demikian dipaparkan Gubernur Bali Wayan Koster saat melaksanakan sosialisasi Program “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Singaraja, Kamis (28/3).
Dijelaskan Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, sejumlah peraturan telah dikeluarkan untuk menata pundamental pembangunan Bali secara menyeluruh. Saat ini Ia telah mengeluarkan 5 (lima) Peraturan Gubernur (Pergub), yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busama Adat Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Selain itu juga ada Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional – krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) serta Peraturan gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten/Kota se-Bali secara online.
Lebih lanjut disampaikan Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah membuat kebijakan dan program pembangunan yang siap di implementasikan diantaranya pada bidang Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, Ketenagakeriaan , Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya serta bidang Pariwisata.
“Lima bidang prioritas tersebut tentunya didukung dengan pembangunan lnfrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Saat ini shortcut Singaraja-Mengwitani sudah mulai dibangun, Kita berdoa agar semua ini bisa segera selesai, nantinya pemerataan ekonomi seluruh Bali akan terwujud,” ujarnya.
Terkait bidang Kesehatan, Koster mengatakan telah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) bekerjasama dengan kabupaten/ kota se-Bali. Program ini memastikan bahwa 95% dari jumlah penduduk se-Bali mendapat Program jaminan Pelayanan Kesehatan. Sementara dibidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun.
Untuk mendukung hal itu, Pemprov Bali akan membangun SMK baru di wilayah Kubu, Karangasem. Selain itu, akan disiapkan Beasiswa untuk pendidikan Dokter Spesialis Radiologi Onkologi untuk Kanker, Kandungan dan Anak serta Beasiswa Pendidikan S1, S2, S3 bagi Mahasiswa Bali yang kuliah di Bali dan Luar Bali.
Untuk mewujudkan itu semua, Koster berharap dukungan serta komitmen kuat, kesungguhan serta kesujatian dan keluhuran hati dari Semeton Krama Bali tak terkecuali perguruan tinggi yang menjadi tempat mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) andal. Untuk itu, Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini berharap agar perguruan tinggi bisa bersinergi dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyukseskan pembangunan yang telah dirancang.
Terkait dengan keberadaan Fakultas Kedokteran (FK) Undiksha, Koster berharap ke depan FK Undiksha bisa difungsikan sebagai pelayanan kepariwisata daerah Bali. Hal ini dikatakan Koster mengingat Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan, baik mancanegara maupun domestik ke Bali.
“Bali sebagai destinasi wisata dunia, sudah seharusnya memberikan pelayanan kepada wisatawan khususnya pada pelayanan kesehatan. Kita harus bisa mengantisipasi segala hal yang bisa saja terjadi selama mereka melakukan kunjungan di Bali,” sebutnya.
Selain sebagai program studi yang berkaitan pengembangan dengan ilmu kedokteran, juga difungsikan sebagai pelayanan kepariwisataan. “Karena Kami akan membuat Peraturan Daerah mengenai standar pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan bagi para wisatawan. Yang melakukan diving rawan tenggelam, yang naik gunung bisa kecelakaan atau terjatuh, itu perlu penanganan khusus. Itu perlu penanganan khusus, dan itu program studi yang akan diberikan untuk pelayanan kepariwisataan. Ini memang berbeda dari fakultas kedokteran lainnya, ada sekitar 30 persen materi berkaitan dengan pariwisata, itu keunggulannya,” terang mantan anggota DPR RI tersebut.
Untuk itu, Koster mengajak semeton krama Bali ikut mewujudkan cita-cita bersama menuju Bali Era Baru tersebut sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab terhadap eksistensi dan keberlanjutan Bali.
Sementara itu, Rektor Undiksha dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Rektor I, Ida Bagus Putu Arnyana mengatakan jika Program “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sejalan dengan Visi Undiksha “Menjadi Universitas Unggul berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia tahun 2045”. Menurutnya, falsafah Tri Hita Karana yang dimaksud adalah menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
Falsafah Tri Hita Karana ini menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. “Untuk menjadi unggul, Undiksha harus mampu bersaing dengan universitas-universitas lainnya baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Undiksha haru mampu melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ditambahkannya, Undiksha sebagai institusi akademik di pulau dewata, harus ikut berkontribusi dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah Propinsi Bali untuk mencapai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Undiksha menurutnya harus ikut berkontribusi mewujudkan kehidupan karma dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dharma yang menjadi kewajiban bagi seluruh sivitas akademika.
“Membangun sebuah bangsa, kita harus membangun sumber daya manusianya. Generasi-generasi yang sudah dan akan dilahirkan oleh Undiksha adalah generasi-generasi yang akan membangun Bali ini ke depan,” katanya.
Ia berharap Undiksha sebagai institusi akademik dapat bersinergi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bali memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage), it’s given by God (yang diberikan oleh Tuhan), alam yang indah, adat istiadat, budaya, dan kesenian yang beraneka ragam. “Oleh karena itu, kita sebagai krama Bali harus menjaga keindahannya dan kelestariannya, serta mampu memanfaatkannya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali,” ungkapnya. (Adv/balipost)
