DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya telah mengajukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Bali. LKPJ tersebut memuat rincian secara garis besar APBD 2018 dan realisasinya.
Yakni, anggaran pendapatan yang direncanakan Rp 6,199 triliun terealisasi sebesar Rp 6,258 triliun atau 100,95 persen. Kemudian, anggaran belanja daerah yang direncanakan Rp 6,595 triliun terealisasi Rp 5,998 triliun atau 90,94 persen.
Koordinator Pansus LKPJ Kepala Daerah di DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry dikonfirmasi, Kamis (28/3) mengatakan, LKPJ tersebut pada hakekatnya merupakan LKPJ pada masa gubernur sebelumnya. Dalam hal ini, masa pemerintahan Gubernur Made Mangku Pastika sampai dengan September 2018. Mengingat, Gubernur Wayan Koster baru dilantik pada 5 September 2018 lalu.
“Secara umum, capaian-capaian dari berbagai indikator pembangunan berada di atas rata-rata capaian nasional. Seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan lainnya,” ujar Wakil Ketua DPRD Bali ini.
Sesuai isi LKPJ Kepala Daerah, lanjut Sugawa Korry, ekonomi Bali tumbuh 6,35 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,17 persen. PDRB per kapita meningkat dari Rp 50,29 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 54,62 juta per kapita.
Tingkat pengangguran terbuka di Bali hanya sebesar 1,37 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 1,48 persen. Pada bulan September 2018, jumlah penduduk miskin 168,34 ribu orang atau 3,91 persen. Jauh lebih rendah dari angka nasional sebanyak 26,58 juta orang atau sekitar 9,66 persen. “Sebagai start awal dari masa kepemimpinan Pak Wayan Koster, bagaimana kedepan bisa dicapai kondisi yang lebih baik lagi,” imbuh Politisi Golkar ini.
Menurut Sugawa Korry, perlu ada terobosan-terobosan positif dan kreatif dalam berbagai aspek pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat agar ditingkatkan, serta dilakukan antisipasi terhadap ekses berbagai penyakit masyarakat seperti HIV/AIDS, narkoba, penertiban café, dan lainnya. Demikian juga dengan aspek pelestarian lingkungan yang komprehensif di Bali. “Ke depan, aspek penataan ruang yang diawali dengan dirampungkannya RTRWP, RTRWK, dan RDTR di seluruh Bali mesti mendapat perhatian yang lebih serius,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)
