DENPASAR, BALIPOST.com – Menjelang Pemilu Serentak 2019, Bidang Humas Polda Bali melaksanakan worlshop dengan peserta awak media dan netizen, Jumat (29/3), di Denpasar Timur. Hal ini dilakukan agar situasi menjelang pemilu tidak makin memanas.h
“Pelaksanaan Pemilu 2019 kita harapkan berlangsung aman dan kondusif. Agar suasana yang panas tidak tambah panas dan yang panas bisa jadi dingin,” tegas Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja.
Kabid Hengky saat memberikan sambutan menyampaikan, bila ditelaah dengan seksama, baik media massa maupun media sosial (medsos) memiliki masing-masing dua faktor penentu. Faktor pertama sebagai pelaku dan kedua sebagai alat atau sarana. “Siapa pelaku dibalik roda operasional sebuah program di media massa? Mereka adalah awak media yang salah satu bagiannya wartawan. Siapa pelaku yang menjalankan aktivitas di medsos? Mereka adalah masyarakat yang bebas mengutarakan isi hatinya melalui dunia maya,” ungkapnya.
Medsos berperan penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi, promosi dan wawasan global kepada masyarakat. Bahkan pada satu titik dapat menggiring opini publik secara frontal. Melihat betapa potensialnya media massa, Polri sebagai aparat negara harus lihai dalam bersikap.
Perkembangan media tidak boleh dianggap ssbagai ancaman, sebaliknya inilah peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bersandar pada perspektif tersebut, wajar apabila banyak program Polri yang mengacu pada optimalisasi peran media massa. Dalam perjalannya menyentuh pula pada aspek media medsos. Sebagaimana diketahui bersama medsos dengan ragam jejaring dan aplikasi yang muncul belakangan ini merupakan penentu kesuksesan sebuah gagasan.
“Sebagai Kabid Humas saya mengarahkan pada jajaran agar selalu menjalin kerja sama dan bersahabat dengan awak pers dan masyarakat.
Polri harus dekat dan bermitra dengan awak media dan netizen jurnalis,” kata mantan Kabag Binkar Biro SDM Polda Bali ini.
Mengapa? Selain agar mendapat pengawasan yang objektif dan maksimal, jurnalis juga memiliki radar yang peka dan umumnya punya jangkauan lebih luas. Di sisi lain, Polri wajib dekat dengan masyarakat, termasuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.
“Semua orang paham, sarana dan prasarana yang digunakan para anggota Polri merupakan milik Bangsa Indonesia. Artinya harus dipertanggungjawabkan dengan benar,” tandasnya.
Kepala Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Ida Bagus Ketut Agung Ludra, selalu narasumber menyampaikan, perkembangan internet begitu masif di Indonesia dan membuka peluang sangat luar biasa.
Selain berdampak positif, ada juga negatifnya. “Masyarakat di desa juga jadi pengguna internet. Tugas kami mencerdaskan masyarakat menggunakan internat. Menfaat adanya internet salah satu contohnya untuk promosi objek wisata dan itu dampaknya sangat luar biasa. Promisinya melalui media sosial,” ungkapnya.
Ia mengingatkan pengguna internet harus waspada karena jangan sampai terjerat hukum. Ida Bagus Ludra mengingatkan pemanfaatan internet bukan untuk kepentingan politik, tapi demokrasi. Oleh karena itu tidak boleh memfitnah, menjelekkan dan memfitnah orang lain.
“Kami harapkan netizen bisa menyebarkan informasi untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menyebar kebencian. Kalau tugas wartawan itu sudah diatur oleh Undang-undang Pers dan Kode Etik Junalistik,” tegasnya.(Kertanegara/Balipost)
