Demokrasi bergulir dengan berbagai model dan seninya. Terkadang pengelolaan demokrasi sangat pincang antara teori politik dan praktik berpolitik. Secara teori, politik dikorelasikan dengan seni mengelola strategi untuk mencapai tujuan politik.
Etika pun selalu dijadikan rujukan. Propaganda politik pun didesain dan disuarakan berdasarkan prinsip-prinsip persuasif dan berpijak pada kebenaran.
Di sisi lain, pada kenyataannya praktik pengelolaan politik cenderung pragmatis dan transaksional. Bahkan menyebar kebohongan, fitnah, dan hasutan menjadi salah satu produknya. Akibatnya, pengelolaan politik secara pragmatis membuat publik makin transaksional dan pada gilirannya apatis.
Dalam kondisi begini maka praktik politik pada kenyataannya tak berkorelasi dengan seni merancang strategi untuk mencapai kemenangan. Walaupun pesta politik disepadankan dengan pesta demokrasi pada banyak hal praktik berpolitik berdampak pada ancaman stabilitas dan inharmonisasi hubungan kekerabatan. Hal inilah yang harus dibenahi dengan pola-pola kaderisasi politik dan pendidikan politik yang lebih intensif.
Kini di era digital dan ruang tanpa batas, pengelolaan politik secara beretika hendaknya dibudayakan. Politisi hendaknya melakukan perubahan pola-pola politik pragmatis ke politik nurani. Jika ini tak segera dilakukan maka dunia maya atau media sosial akan penuh sesak oleh isu politik sesat.
Politik dengan kampanye hitam akan menjadi pilihan. Jika prosesnya sudah jauh dari standar politik berbudaya maka kecenderungan produknya juga akan absurd. Jika prosesnya sarat rekayasa maka kekuasaan yang lahir dari politik kotor juga akan menghasilkan penguasa korup dan jauh dari harapan publik.
Mencermatinya panasnya dunia politik dan mahalnya biaya propaganda maka pertarungan pada dunia ini juga cenderung keras. Dalam iklim politik yang panas maka harapan terjadinya perimbangan pemenang antara calon pria dan wanita juga akan pincang.
Dapat dipredikasi bahkan diyakini bahwa calon pria akan lebih tahan menghadapi tantangan dan mencapai tujuan politiknya. Terlebih jika dicermati nama-nama caleg dari kaum perempuan, mereka nyaris jadi pelengkap kuota.
Diyakini, ada banyak caleg perempuan dicalonkan sebagai strategi parpol memenuhi syarat minimal 30 persen calon perempuan diakomodasi. Jika fakta politiknya semacam ini, kesetaraan gender di parlemen sulit terwujud.
Kalaupun ada calon perempuan yang menjadi wakil rakyat maka kepincangan kesetaraan gender akan terjadi. Itu artinya, aturan tentang politik bisa didesain ideal namun praktiknya akan jauh dari harapan kita. Mudah-mudahan, kaum perempuan yang menjadi calon legislatif kuat menghadapi cuaca politik. Terpilih atau tidak kita harus yakin bahwa ruang untuk mendedikasikan diri pada dunia politik adalah proses pendewasaan diri.
