JAKARTA, BALIPOST.com – Tokoh agama memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan tokoh politik. Maka, tidak mengherankan jika politisasi simbol agama masih marak terjadi di dunia khususnya Indonesia. Ini sangat berbahaya dan harus dihentikan karena dapat menghancurkan peradaban bangsa.
”Sekarang terjadi politik pembelahan sehingga secara ideologis terjadi pemecahan. Sekarang antarteman konflik gara-gara agama digunakan sebagai alat politik. Ini berbahaya,” kata Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo dalam diskusi ”Pilpres dan Politisasi Simbol Agama”, Kamis (4/4) di Cikini, Jakarta Pusat.
Menurutnya, propaganda agama terjadi ketika kompetisi tidak seimbang, calon merasa tidak mampu, tidak punya program, atau rencana kerja. Mengaduk emosi dengan sentimen agama paling mudah dilakukan.
Guna mengantisipasi politisasi agama, hal terpenting dilakukan adalah menumbuhkan budaya kritis di masyarakat. Dalam hal ini, media punya peran penting. Media diharapkan mendidik masyarakat agar tidak lagi menggunakan atau percaya politisasi agama.
”Semakin orang beragama, semakin tawadu, memiliki kerendahan hati, bukan mengeksploitasi agama. Agama bukan jadi alat untuk menyerang lawan politik dan menghancurkan karakter, yang rugi publik. Hati-hati, ketika agama jadi aspirasi untuk kepentingan kekuasaan, maka dia jadi alat untuk menghancurkan peradaban,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Dzul Fikar Ahmad. Dia menyebut, politisasi agama sedang hangat saat ini. Semua elemen masyarakat harus hati-hati menyikapi kondisi tersebut.
Pascareformasi, seharusnya politik tumbuh membangun peradaban, lahir dari pemikiran. Yang membuat kenapa simbolisasi agama jadi sedemikian marak, karena ruang politik digiring ke ekspresi perasaan. ”Karena kalau dibawa ke ekspresi pemikiran, yang lahir adalah narasi dan gagasan. Kalau dibawa ke ruang perasaan, justru akan melahirkan emosi,” jelasnya.
Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad menyebutkan, dalam politisasi agama, terjadi pelucutan agama dari aspek substansi sehingga hanya dilihat dari aspek simbol dan emosinya. Itu yang sekarang terjadi di Indonesia. Agama yang hanya jadi persoalan simbolik dan emosi akan memicu pertikaian.
”Bagaimana sekarang? Politisasi agama sudah bisa kita lihat, bahkan sekarang sudah cenderung agamanisasi politik. Kalau orang terjatuh pada agamanisasi politik, maka pilihan orang pada capres A atau B bukan lagi urusan politik duniawi, tapi sudah jadi urusan surga dan neraka, jalan sesat atau terang,” tegas Rumadi.
Sementara, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengungkapkan, ketika agama dijadikan ideologi yang kuat digunakan untuk politik, itu sah dan boleh. Tapi ketika agama dijadikan alat legitimasi politik, ini jadi masalah. Hal inilah yang terjadi sekarang.
Problem utama dalam hal ini, pemahaman masyarakat tentang agama. Hanya sedikit umat yang bisa membaca kitab suci. Kalaupun membaca, hanya sedikit dan cenderung kurang memahami maknanya. Wajar kalau pola pikir sebagian masyarakat keliru sehingga dimanfaatkan pihak tertentu untuk melegitimasi politik.
”Kita sedih bagaimana agama dibenturkan dengan politik. Kita sedih ketika agama jadi alat untuk legitimasi politik. Agama apapun tidak salah. Agama jadi kekuatan. Bahwa bekerja itu ibadah, politik juga ibadah, tapi manusianya mengalami penyempitan dalam cara berpikir, ini jadi persoalan. Solusinya, media memberikan kesadaran kepada masyarakat yang belum melek secara politik. Jika agama digunakan sebagai alat legitimasi politik, sesungguhnya masyarakat yang harus memilah,” katanya. (kmb/Balipost)
