SINGARAJA, BALIPOST.com – Di tengah lesunya bisnis angkutan perkotaan (angkot) belakangan ini, keberadaan halte di perkotaan ikut terdampak. Belasan halte yang dibangun Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng nyaris tidak berfungsi.
Meski demikian, fasilitas ini tetap dipertahankan selama masih ada angkutan umum beroperasi di jantung Kota Singaraja.
Data dikumpulkan di lapangan Jumat (5/4) kemarin, di Kota Singaraja terdapat 19 lokasi halte. Belasan lokasi itu diantaranya ada di Jalan Jelatik Gingsir, Ngurah Rai, Pramuka, Mayor Metra, Ahmad Yani, Jalan Sudirman, dan di beberapa lokasi lain.
Sebagian besar konstruksi halte tersebut merupakan bangunan lama. Ada memakai konstruksi pipa besi dengan atap seng aluminium, dan ada juga memakai beton dan atap genteng.
Satu dari belasan halte itu mengalami kerusakan parah. Halte di Jalan Jelatik Gingsir persisnya di depan Pasar Buleleng atap dan tiang penyangganya roboh. Bangunan ini rusak setelah pondasinya amblas karena cuaca buruk.
Selain kerusakan karena bencana alam, beberapa bangunan halte tampak tidak terpelihara. Rangka bangunannya atau tempat duduk banyak ditemukan coretan tangan jahil menggunakan cat semprot.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng Gede Gunawan, AP mengatakan, keberadaan halte di perkotaan belakangan ini tidak berfungsi dengan baik. Ini terjadi karena lesunya bisnis angkot, terutama di perkotaan.
Ia pun tidak menampik kalau halte yang dibangun itu tinggal bangunannya saja, sedangkan fungsi aslinya telah hilang. Meski demikian, Dishub belum memprogramkan pembongkaran halte yang ada.
Ini karena, halte sendiri merupakan fasilitas penunjang ketika angkutan umum masih beroperasi di perkotaan. Gunawan mencontohkan, lokasi halte di Jalan Ngurah Rai, lokasinya menghalangi akses ke rumah warga, namun halte itu tidak dihilangkan. Sebaliknya, Dishub membangun kembali dan memindahkan lokasi agar tidak menghalangi akses ke rumah penduduk. “Memang bisnis angkutan umum ini ibaratnya “Mati Segan Hidup Tak Mau”, tapi selama masih ada angkutan umum, halte itu akan dipertahankan, walaupun sekarang fungsi aslinya sudah hilang,” katanya.
Sementara itu, untuk halte yang rusak karena bencana alam, mantan Kepala Bagian Humas dan Prtokol Sekkab Buleleng ini mengaku, dalam waktu dekat ini akan berkordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng. Ini dilakukan untuk memastikan apakah kerusakan fasilitas angkutan jalan itu mendapat penanganan kebencanaan atau tidak.
Kalau nantinya tidak mendapat pembiayaan kebencanaan, pihaknya mengusulkan program perbaikan halte melalui anggaran APBD Perubahan 2019 ini. “Karena itu kerusakan akibat bencana, kami akan koordinasikan dulu ke BPBD, dan kalau tidak dapat anggaran kebencanaan, kita coba usulkan perbaikan dalam perubahan APBD nanti,” tegasnya. (Mudiarta/balipost)
