Sejumlah pekerja memantau proses bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (18/3). (BP/ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Impor pangan dilakukan semata-mata untuk menjaga kestabilan harga. Bukan berarti pemerintah gagal mewujudkan swasembada pangan. Demikian diungkapkan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Eva Kusuma Sundari, di Jakarta, Selasa (9/4).

Pernyataan ini dilontarkan Eva untuk menepis tudingan kubu Prabowo-Sandi bahwa pemerintah gagal mewujudkan swasembada pangan. Dia menegaskan, swasembada tidak bisa diwujudkan hanya dalam waktu empat tahun. Sebab, banyak faktor yang mempengaruhinya. ”Walaupun demikian, ada beberapa kemajuan, misalkan untuk jagung, terjadi penambahan (produksi, red),” katanya.

Baca juga:  Tambahan Kasus COVID-19 Nasional Masih di Tiga Ratusan

Selain jagung, sejumlah komoditas pertanian lain mulai surplus. Contohnya beras di Kediri, Jawa Timur. Impor masih dilakukan, tapi tujuannya untuk memastikan stabilitas harga.

Sebab, fluktuasi harga masih sering terjadi terutama pada siklus panen. “Hukum supply dan demand kan masih berlaku dan ini merugikan petani. Karena memang kita belum mempunyai mekanisme untuk menstabilkan harga yang biasanya itu harus dimainkan oleh Bulog,” tegasnya.

Baca juga:  Jika Kinerjanya Buruk, Erick Thohir Siap Diberhentikan

Tak hanya itu, pemerintah mengambil kebijakan impor karena ada beberapa komoditas yang harus disuplai melalui impor. Contohnya bawang putih yang harus impor akibat luas lahan pertanian bawang putih yang terbatas. “80 persen kebutuhan bawang putih saat ini masih disuplai dari luar negeri. Tetapi sekali lagi, ada banyak kemajuan untuk beberapa komoditas yang kita sudah bisa meningkatkan produksinya jauh dibanding sebelumnya,” ujar Eva.

Baca juga:  Simakrama di Nusa Penida, Astaguna Siap Tuntaskan Persoalan Akses Jalan hingga Jaringan Internet

Terkait tudingan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut adanya kartel pangan dalam kebijakan impor pemerintah, Eva menantang agar melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ia pun mengatakan impor dan kartel pangan hanya sekadar upaya mengkapilitasi dan mempolitisasi isu. (kmb/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *