Ilustrasi. (BP/istimewa)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintahan Jokowi menggulirkan berbagai terobosan untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti ampuh menurunkan kemiskinan hingga menjadi 9,66 persen per September 2018. Hal itu disampaikan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Muhammad Misbakhun di Jakarta, Kamis (11/4).

Menurutnya, PKH yang termasuk conditional cash transfer merupakan program yang dinilai berhasil menurunkan kemiskinan dan ini diakui banyak pihak, termasuk Bank Dunia. ”Program conditional cash transfer Indonesia itu termasuk yang mendapat penghargaan dari Bank Dunia sebagai upaya mengatasi kemiskinan yang sangat signifikan,” ujarnya.

Baca juga:  Presiden Jokowi Direncanakan Berkunjung ke Istana Tampaksiring

Dalam PKH, Misbakhun menjelaskan, terdapat skenario ganda yakni membantu keluarga miskin sekaligus mendorong anak-anak mereka tetap bersekolah sehingga indikator indeks pembangunan manusia juga meningkat. Tak hanya itu, PKH juga mendorong pelayanan kesehatan terutama dalam mengatasi stunting.

Budiman menegaskan, data-data menunjukkan program ekonomi Jokowi erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Program-program ini jelas berpihak kepada masyarakat, sebab muaranya mengatasi kemiskinan. ”Pertumbuhan pada kisaran 5 persen itu diikuti dengan pemerataan. Affirmative action, keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja sosial yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran negara,” katanya.

Baca juga:  Intensitas Siklon Ilsa Diperkirakan Meningkat, Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

Ia melanjutkan, berbagai parameter menunjukkan keberpihakan Jokowi kepada wong cilik. Jokowi mampu menahkodai pemerintahan untuk bergerak mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi 5,17 persen, kata dia, dalam rangka pemerataan terhadap seluruh masyarakat.

Jokowi tidak semata-mata fokus membangun infrastruktur untuk memperluas akses dan konektivitas, tetapi juga memperhatikan struktur belanja sosial. Kedua sektor ini dibangun terukur dan terarah dalam upaya mewujudkan pembangunan berkualitas dan merata. (kmb/balipost)

Baca juga:  Presiden Jokowi Mesti Beri Bali Otoritas Khusus
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *