DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Direktur UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (10/4). Ada 12 Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala OPD yang dilantik.
Tidak semuanya berasal dari lingkungan Pemprov Bali. Dua diantaranya berlatar akademisi dan pejabat di Kementerian. Yakni, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Wayan Adnyana yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan (LP2MPP) di ISI Denpasar, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta yang sebelumnya menjadi Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR.
Dalam sambutannya, Koster mengatakan pimpinan tinggi pratama atau Kepala OPD yang dilantik merupakan peraih skor tertinggi dalam Seleksi Terbuka. Ia mengaku tak mengenal sebagian besar dari mereka. Namun justru cukup tahu dengan dua sosok tersebut.
I Wayan Adnyana atau yang akrab disapa Kun, disebut sering mengkritiknya saat dulu menjadi Anggota DPR RI. “Tapi kan saya tidak sentimen, karena saya butuh kemampuannya. Kalau nakal, nanti diganti,” ujarnya.
Sementara I Gde Wayan Samsi Gunarta, rupanya adik kelas Koster saat masih di Institut Teknologi Bandung. Koster juga mengetahui kiprah Samsi di Kementrian PUPR. Oleh karena itu, ia langsung menugaskan Samsi untuk membuat konsep transportasi di Bali. Yakni transportasi publik yang terintegrasi antara darat, laut, dan udara, serta membangun konektivtas antar kepulauan.
“Termasuk saya tugaskan dia untuk segera berkoordinasi dengan Dirjen Kereta Api untuk menyusun konsep perkeretaapian di Bali,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Koster, juga memikirkan konsep untuk wisata laut keliling Bali dengan sistem transportasi yang baik dan dermaga di setiap titik. Hal ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk Bali sebagai sebuah destinasi pariwisata. “Konsep tuntas tahun ini. 2020 sudah bisa dijalankan satu per satu,” tegasnya.
Koster menyebut teman-teman seangkatannya maupun seangkatan Samsi kini sudah banyak yang menjadi Dirjen. Akses tersebut agar digunakan untuk membawa APBD lebih banyak masuk ke Bali. Terlebih dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur yang masih minim. “Tahun depan tugasnya Samsi melobi itu,” tambahnya.
Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan, Bali saat ini masih sangat tergantung dengan transportasi darat. Sedangkan infrastruktur tidak mungkin berkembang terus. Oleh karena itu, perlu ada pemanfaatan perairan yang realisasinya mesti dipercepat.
“Kita upayakan untuk mendapatkan funding untuk bisa dilaksanakan. Kalau masterplan sudah terbentuk, kita bisa lihat yang mana yang harus dibiayai APBN. Mana kira-kira yang perlu dibiayai daerah, mana yang mungkin ada share dari pemerintah kabupaten,” ujar pria asal Tabanan ini.
Untuk membuat masterplan transportasi, Samsi mengaku akan melibatkan pula pemerintah kabupaten/kota agar bisa terkoneksi dengan baik.
Di samping membangun komunikasi sebaik-baiknya dengan pemerintah pusat. Ia sendiri tergerak mengikuti seleksi terbuka di Pemprov Bali lantaran sebagai orang Bali ingin mengabdi untuk daerahnya.
Dari 12 jabatan Kepala OPD, sejatinya ada satu jabatan yang tidak dilakukan seleksi terbuka. Jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang dipercayakan kepada Ketut Ngurah Boy Jayawibawa. Boy sebelumnya merupakan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, dan kini jabatan itu kosong.
Untuk jabatan lainnya, masing-masing, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali, Gede Pramana, Sekretaris DPRD Bali, Gede Suralaga, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Made Sudarsana, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Jarta, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, A.A. Ngurah Oka Sutha Diana, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara. Sementara Direktur UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang dilantik adalah Ni Made Yuniti. (Rindra Devita/balipost)
