DENPASAR, BALIPOST.com – Perubahan besar tampak dalam pengalokasian anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali pada APBD 2020. Pagu anggaran tidak lagi dibagi terlebih dulu per OPD seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun berbasis program kegiatan prioritas. OPD yang sebelumnya mendapatkan alokasi anggaran lebih banyak, belum tentu kali ini akan sama. Terutama jika program kegiatannya tidak dianggap prioritas, dan berlaku sebaliknya.
“Jadi mereka akan dapat anggaran tergantung usulan mereka. Kalau umpama programnya tidak bagus, kegiatannya tidak menukik pada pencapaian visi misi, bisa kita coret,” ujar Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra disela-sela Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 yang masih berlanjut di Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali, Jumat (12/4).
Menurut Ika Putra, OPD kini ditantang membuat usulan program kegiatan prioritas dan inovatif. Tidak boleh hanya sekedar kebiasaan selama ini atau turunan kegiatan rutin.
Hal ini dinilai positif untuk bisa menuju atau menjabarkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kendati, tetap harus memperhitungkan anggaran yang ada.
Jika anggaran yang diminta masih terlalu besar, akan ada rasionalisasi yang dilakukan. “Rasionalisasi untuk yang tidak penting seperti perjalanan dinas, ATK, rapat-rapat, atau study banding misalnya, supaya bisa mencapai angka itu. Tetapi sekali lagi, jangan baru ada sedikit, kegiatan yang penting untuk mencapai visi misi malah dihilangkan. Itu tidak boleh,” jelasnya.
Program kegiatan yang dimaksud, lanjut Ika Putra, dalam struktur APBD adalah belanja. Inilah yang disusun dalam Musrenbang dengan memperhitungkan pendapatan.
Sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diputuskan dalam Forum Pendapatan Daerah sebesar Rp 3,6 triliun untuk target di 2020. Ini belum termasuk dana perimbangan, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. “Dengan hitungan belanja, kita hanya punya proyeksi sekitar Rp 1,1 triliun di belanja langsung. Supaya APBD sehat dan kita nyaman melaksanakan kegiatan, gubernur tidak mau lagi di awal kita sudah membuka ruang defisit yang besar,” imbuhnya.
Ika Putra melanjutkan, defisit harus dikawal supaya bisa 0 persen alias tidak ada defisit anggaran. Kendati lebih berat, namun bisa lebih mudah menambah program prioritas ketika ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana insentif daerah dari pemerintah pusat.
Kalau langsung dirancang defisit, tambahan dana hanya akan dipakai untuk bisa menutup defisit itu saja. “Itulah lagi memberi ruang untuk program-program yang bisa lebih efektif. Aturan nasional memang mengamanatkan supaya APBD itu sehat. Yang dimaksud APBD sehat adalah yang defisit 0 persen itu,” terangnya.
Ika Putra menambahkan, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota juga harus dibangun. Itu sebabnya, Musrenbang kemarin masih belum bisa dikatakan selesai.
Pihaknya masih membuka ruang hingga seminggu kedepan bagi OPD di provinsi dan kabupaten/kota untuk membawa program atau angka perubahan. Setelah itu, baru dilakukan pemaparan di hadapan gubernur.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bappeda Litbang Provinsi dan Kabupaten/kota juga dinas terkait harus duduk bersama untuk merumuskan apa yang menjadi prioritas di masing-masing sektor. Jangan sampai provinsi dan kabupaten/kota tidak sejalan, sehingga program kegiatan menjadi tidak tepat sasaran.
“Provinsi tidak perlu terlalu sering manggil-manggil. Kalau perlu, provinsi yang turun ke kabupaten duduk bareng di sana. Merumuskan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat apa yang harus diputuskan disitu sebagai prioritas sehingga pembangunan ini betul-betul dikelola dengan semangat kebersamaan,” ujarnya. (Rindra Devita/balipost)
