DENPASAR, BALIPOST.com – Puluhan pendemo mengaku Aliansi Mahasiswa Papua, Senin (15/4), dibubarkan polisi di Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar Timur. Waktu itu mereka hendak ke Konjen Amerika. Karena mereka melawan, polisi langsung mengamankan 20 pendemo dan dibawa ke Mapolresta Denpasar.
Aksi unjuk rasa yang tidak mengantongi izin tersebut, membawa spanduk menolak Pilpres dan mengajak masyarakat golput.
Kericuhan pun terjadi karena pendemo tersebut berontak saat dinaikkan ke truk Dalmas Polresta. Saat itu, beberapa pecalang yang ikut membantu kepolisian melakukan pengamanan aksi tersebut terlibat tarik-menarik dengan pendemo.
Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan, didampingi Kabag Ops Kompol I Nyoman Gatra menyayangkan aksi di masa tenang. “Saya sebagai Kapolresta Denpasar kepada korlapnya menyampaikan jangan melakukan kegiatan itu, tapi tetap melakukan demo. Kami langsung mengamankan mereka dan bawa ke Polresta Denpasar,” tegas Ruddi.
Kalau menyampaikan pendapat, kata mantan Kapolres Badung ini, harus ada izin dari kepolisian. Apalagi mereka demo untuk menolak Pilpres dan mengajak masyarakat golput.
“Ini sangat tidak baik. Ini namanya tidak mau NKRi. Tadi saya tanya ke korlapnya anda dari mana? Dijawab (korlap) saya dari Papua. Papua Indonesia? Mereka tetap sampaikan jawab Papua. Saya sebagai Kapolresta tetap menjaga NKRI dan tidak ingin terpecah-belah,” tandasnya.
Apakah mereka mahasiswa semua “Masih didalami identitasnya. Koordinatornya mengaku mahasiswa Universitas Unud,” tandasnya.
“Padahal kami dari kepolisian bersama instansi terkait dan masyarakat berusaha membuat suasana supaya Pemilu 2019 ini aman, damai dan sejuk. Sehingga atas perintah Bapak Kapolresta, kami mengambil tindakan tegas dengan mengamankan mereka,” kata Kompol Gatra.
Kata mantan Kapolsek Kawasan Laut Benoa, Denpasar Selatan ini, sebelumnya kepolisian mengimbau agar para pendemo tidak menggelar aksi. Namun imbauan tersebut tidak digubris oleh para pengunjuk rasa.
“Informasi dari anggota Intelijen kami, bahwa korlap mereka kurang komunikatif. Artinya ketika diberi masukan supaya tidak melaksanakan aksinya, mereka membandel dengan mengatakan satu komando. Dari dulu mereka selalu bilang Papua bukan Indonesia dan ada lagunya. Tapi kami dari Polri masih memberikan toleransi, karena mereka juga punya hak menyampaikan aspirasi di depan umum. Cuma, karena saat ini bertepatan dengan masa tenang, kita ambil tindakan,” beber Gatra. (Kerta Negara/Balipost)
