Bali memang unik. Adat dan budayanya sangat istimewa. Sebab, keduanya merupakan roh Bali. Keduanya juga menjadi daya tarik yang melambungkan nama Bali di dunia internasional. Sebab, Bali tidak punya kekayaan lain kecuali adat dan budaya.
Jadi adalah tugas pemerintah daerah dan wakil rakyat untuk berjuang mempertahankan dan menjaga keberlangsungan adat dan budaya Bali. Itu pula yang menjadi tugas wakil rakyat utamanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka yang duduk di lembaga tersebut harus terus menyuarakan dan berjuang demi tegaknya adat dan budaya Bali.
Sebab, di dalam adat dan budaya ada manusia Bali, lingkungan Bali, ekonomi Bali. Semuanya terelaborasi dalam mewujudkan ajegnya Bali. Sehingga tak salah ada aspirasi yang menginginkan anggota DPD yang mewakili Bali harus tokoh yang tahu, mengerti, dan memahami secara dalam tentang Bali. Tidak sekadar mereka yang hidup di Bali. Atau ber-KTP Bali.
Mereka harus punya komitmen untuk mengajegkan budaya Bali, termasuk menjaga kelestarian lingkungannya. Sebab, kehadiran DPD diharapkan mampu menyuarakan aspirasi di daerahnya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang baik, sehingga tercapainya pemerataan.
Kepekaan legislator terhadap aspirasi publik juga harus dibangun. Artinya, perwakilan Bali di DPD merupakan kepanjangan tangan dari Provinsi Bali. Jadi fungsi anggota DPD adalah memperjuangkan kepentingan daerah demi terciptanya kesejahteraan krama Bali. Karenanya wakil Bali di DPD harus mampu menjadi kepanjangan tangan masyarakat Bali untuk terus memperjuangkan aspirasi mereka dan kepentingan Bali. Mereka juga harus mampu memberikan kontribusi nyata kepada Bali.
Anggota DPD merupakan ujung tombak masyarakat Bali untuk menyalurkan aspirasinya dan menjadi jembatan di dalam memperjuangkan Bali di kancah nasional. Karenanya, tidak salah kalau ada aspirasi di masyarakat bahwa anggota DPD dari Bali harus paham tentang budaya Bali. Ini penting, kerena merekalah yang akan nanti berjuang untuk kepentingan Bali.
Tentu kita tidak ingin wakil Bali di DPD memperjuangkan aspirasi masyarakat bukan Bali. Sebab, mereka merupakan representasi dari masyarakat Bali dan adalah kewajibannya memperjuangkan kepentingan-kepentingan Bali di pusat.
Apalagi mereka bukan dari anggota parpol. Jadi kepentingan yang diperjuangkan di DPD murni merupakan kepentingan rakyat. Tidak lagi kepentingan kelompok, apalagi partai. Karenanya di hari tenang ini, masyarakat Bali harus sudah punya nama siapa calon DPD yang mereka akan pilih. Tentu dengan mempertimbangkan sejauhmana kemampuan dan keberpihakan calon tersebut pada kepentingan Bali.
Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton, pendengar yang baik saat sidang. Tentu kita juga tak ingin ada wakil Bali di DPD tidur saat sidang membicarakan nasib daerahnya. Tentu kita juga tak ingin punya wakil yang hanya duduk, dengar, diam dan duit.
Tentu masyarakat Bali di dalam memilih pemimpin harus paham dan hafal track record masing-masing calonnya. Supaya tidak salah memilih. Apalagi memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. Tidak. Sudah saatnya masyarakat Bali belajar, memahami dan mengamati siapa pemimpin yang jujur, pekerja keras, dan siap nindihin Bali di kancah nasional.
