SEMARAPURA, BALIPOST.com – Pihak RSUD Klungkung terus berupaya untuk memperoleh dana Rp 1,6 miliar, yang dipakai dalam penanganan pengungsi Gunung Agung. Setelah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tak merespons suratnya, pihak rumah sakit berencana untuk mengupayakannya ke PKLN (Kantor Penagihan dan Lelang Negara).
Direktur RSUD Klungkung, dr. Nyoman Kesuma, Jumat (10/5), mengatakan pihaknya akan segera bersurat secepatnya ke PKLN. Sebab, penggunaan dana itu harus jelas dapat dipertanggungjawabkan.
Karena, sebelumnya penggunaannya ditalangi dari pendapatan layanan pasien umum dan peserta BPJS kesehatan. “Kami sesalkan, kenapa surat resmi bapak bupati kepada BNPB tidak ditanggapi. Mestinya ditanggapi, agar kami punya rujukan yang legal untuk penanganan selanjutnya. Selain itu kami juga bisa melakukan penelusuran,” katanya.
Saat itu, dr. Kesuma mengatakan ketika terjadi kekacauan, banyak warga Karangasem mengungsi ke Klungkung. Saat itu, warga pengungsi dari Karangasem mendapat penanganan serius dari petugas medis, sehingga banyak mengeluarkan biaya.
Seperti biaya pelayanan kesehatan pengungsi untuk rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif dan pelayanan jenazah. Bahkan, pengungsi yang saat itu dipusatkan di Rendang, saat berobat juga ke RSUD Klungkung.
Sehingga, biaya penanganan pengungsi menjadi paling tinggi di Klungkung mencapai Rp 1,6 miliar dibandingkan RSUD kabupaten lain, seperti di Karangasem, Bangli, Gianyar maupun Buleleng. Waktu itu dalam pengajuan anggaran kepada BNPB setiap kabupaten yang terlibat dalam penanganan pengungsi, usulan seluruh kebutuhan rumah sakit dikoordinir oleh BPBD Karangasem.
Namun, dr. Kesuma mengaku setelahnya tidak ada penjelasan lagi. Berapa anggaran turun, kapan turunnya dan digunakan untuk apa saja.
Dia menegaskan akan terus berupaya untuk memperoleh dana itu lagi. Kalau pembahasan BNPB di pusat benaf-benar mentok, maka pihaknya memastikan akan secepat mungkin bersurat ke PKLN itu.
Sebelumnya, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, kata dr. Kesuma, sudah menindaklanjutinya dengan bersurat langsung kepada BNPB di Jakarta sekitar Pebruari lalu. Tetapi, pihak rumah sakit belum mendapat jawaban jelas. Padahal, piutangnya cukup besar.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dimintai konfirmasi perihal persoalan ini, mengaku tidak tahu perihal piutang itu. Sebab, seluruh bantuan BNPB saat penanganan pengungsi Gunung Agung tersalurkan langsung ke BPBD.
Jadi, semestinya segala penanganan di daerah, tertanggulangi oleh BPBD. “Saya tidak tahu. Coba tanya BPBD karena bantuan dari BNPB disalurkan kepada BPBD. Kemudian BPBD yang menggunakan bantuan tersebut, termasuk ke rumah sakit,” terang Sutopo. (Bagiarta/balipost)
