JAKARTA, BALIPOST.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan dana Rp 10,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan rumah kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema bunga murah.
“Kehadiran BP Tapera ditujukan agar kebutuhan kalangan MBR akan perumahan dapat dipenuhi,” kata Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Ariev Baginda Siregar di Jakarta, Minggu (26/5) malam.
Di sela-sela buka puasa bersama media yang diisiasi BTN tersebut, Ariev mengatakan, kehadiran BP Tapera ditujukan agar kebutuhan kalangan MBR akan perumahan dapat segera dipenuhi. Kehadiran BP Tapera bertujuan menyediakan dana murah jangka panjang. Dana tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan perumahan yang berkesinambungan.
Peserta Tapera yang tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat untuk pembelian rumah, perbaikan rumah atau membangun rumah melalui KPR dengan bunga rendah yang disalurkan oleh institusi keuangan yang bekerja sama dengan Tapera.
Ariev menjelaskan, BP Tapera tengah merancang pondasi mulai dari SDM, keuangan, logistik, hingga rencana strategis dalam lima tahun pertama. Kalangan masyarakat yang ditargetkan menjadi peserta Tapera yakni pekerja asing, pekerja swasta, pekerja mandiri, pegawai BUMN/BUMD, ASN dan TNI/Polri.
Dirut BTN Maryono mengatakan, sinergi dengan Tapera menjadi langkah strategis untuk mendukung Program Satu Juta Rumah. “Kami akan terus berinovasi guna menjangkau semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya MBR untuk memiliki hunian yang terjangkau,” ujarnya.
Sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan, perseroan telah menggelar berbagai langkah strategis untuk mengembangkan kapasitas bisnisnya. Perseroan tengah berupaya merampungkan aksi akuisisi perusahaan Manajer Investasi dan meracik skema pembiayaan perumahan yang baru guna menjangkau semakin banyak masyarakat memiliki rumah.
Dengan menggandeng Tapera, Maryono optimis angka kekurangan rumah atau backlog saat ini sebanyak 11,38 juta segera teratasi. “Makanya dibuat program untuk memperkecil backlog dengan membangun 800 ribu rumah tiap tahun. Tapi tiap tahun terjadi angka backlog 400.000 rumah. Makanya susah untuk mengejar angka backlog tersebut,” ungkapnya.
Maryono menjelaskan, KPR BTN tumbuh 22.29% dari Rp 150,9 triliun menjadi Rp 184,53 triliun. Pertumbuhan ini disumbang laju KPR Subsidi yang naik 29,37% dari Rp 80,49 triliun pada April 2018 menjadi Rp 104,13 triliun pada periode yang sama tahun ini. KPR non-subsidi juga mencatatkan pertumbuhan positif 14,19% menjadi Rp 80,4 triliun pada April 2019 dari Rp 70,41 triliun. (Nikson/balipost)
