Oleh Ribut Lupiyanto
Polarisasi politik terus menguat meskipun Pemilu 2019 sudah antiklimaks. Fenomena ini terutama terkait proses rekapitulasi suara hasil pilpres. Penetapan KPU Sudah diselesaikan pada 21 Mei dini hari. Pascapenetapan masih tidak ada jaminan meredanya ketegangan politik ini.
Politik konvensional memberikan pengalaman bahwa polarisasi hingga konflik politik hanya menyentuh akar rumput yang notabene berpendidikan rendah. Namun politik kontemporer mematahkan tradisi tersebut. Memanasnya suhu politik juga terjadi di kaum terdidik. Kondisi di atas mulai memangkas kekhawatiran terjadinya buta politik secara umum di kalangan terdidik.
Schneider (1976) mengungkapkan “Ilmuwan tidak boleh lagi bersikap naif terhadap dampak politik pendapat ilmiah yang dituangkan di ruang publik.” Dampak politik dari produk akademik bisa positif atau negatif. Untuk itu kuncinya ada pada objektivitas dan integritas kaum terdidik di negeri ini, termasuk di Bali.
Rekaman sejarah bangsa menunjukkan bahwa gerakan politik di Indonesia dipelopori oleh kaum terdidik. Boedi Oetomo dan Pergerakan Indonesia adalah contoh wadah politik yang digawangi para pelajar dan menjadi titik pangkal kebangkitan perjuangan menuju kemerdekaan.
Jelang dan sesaat setelah kemerdekaan tokoh terdidik juga mendominasi pemikiran kebangsaan. Sebut misalnya Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, Prof. Mohammad Yamin, S.H., Prof. Mr. Dr. Soepomo, Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Ki Hadjar Dewantara, dan lainnya. Hampir semua tokoh pejuang kemerdekaan memiliki kemampuan politis sekaligus terdidik yang sama kuatnya.
Pascakemerdekaan kaum terdidik dari dunia akademik selalu ambil bagian, baik di ranah legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Banyak pula terlibat dalam proses-proses politis yang membutuhkan pandangan akademik. Autokritiknya adalah kualitas yang tidak semakin baik dibanding era pendahulu.
Kaum terdidik cenderung tidak berdaya di hadapan rezim penguasa. Produk akademik kadang dimanfaatkan sebagai justifikasi kebijakan semata. Godaan finansial, popularitas, dan jabatan kadang meruntuhkan nalar dan moral terdidik hingga rela melakukan malapraktek akademik.
Produk dunia akademik tidak jarang dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan politik. Tidak sedikit terjadi simbiosis mutualisme antara kaum terdidik dan pihak lain untuk mempolitisasi produknya. Ada pula kaum terdidik yang berinisiatif melakukan rekayasa sosial politik atas produk ilmiahnya.
Apapun itu, dunia akademik memiliki tanggung jawab politik atas setiap produknya. Dunia akademik kini seakan luntur kesakralannya. Kalangan terdidik ketika masuk ke lingkaran kekuasaan tidak sedikit yang terbelit jeratan korupsi. Lebih menyedihkan, praktik korupsi mulai masuk ke jantung dunia akademik.
Melek Politik
Politisasi produk akademik dibutuhkan sebagai upaya aplikasi dan transformasi produk ilmiah ke ranah kebijakan. Produk akademik dengan demikian tidak akan teronggok sebagai etalase perpustakaan atau penghias jurnal saja. Hampir setiap kebijakan politik butuh kajian akademik.
Di sini kaum terdidik diuji dalam objektivitas ilmiah dan moralitas diuji dalam netralitas kepentingannya. Pro-kontra dengan debat ilmiah adalah wajar, dibutuhkan, dan justru menyehatkan. Jangan sampai agungnya terdidikitas tergadaikan hanya dengan godaan rupiah yang murah.
Tidak sedikit kalangan akademik saat ini menduduki jabatan strategis kekuasaan. Banyak yang tetap menjunjung komitmen terdidikitasnya. Konsistensi mereka pun umumnya berbuahkan prestasi. Ada yang sebelumnya lantang dan tegak berubah surut menjadi penunduk dan menjauh dari kesan terdidik yang melekat pada dirinya.
Beberapa terkesan produktif, tetapi tidak kuasa lepas dari belenggu atasan. Ada pula yang tergoda dengan citra dan tidak mempedulikan lagi logika serta etika. Yang paling menyedihkan adalah ada yang tertipu oleh rayuan kekayaan dan jabatan.
Potret kecil kegagalan berdinamika dalam sosial politik bukan berarti politiknya yang kotor. Bukan pula memberikan justivikasi bahwa kalangan akademik harus kembali total ke habitat awal. Dinamika politik adalah kebutuhan bagi kalangan akademik. Bukti integrasi akademik politik yang belum memuaskan bisa jadi dikarenakan sistemnya belum mendukung atau oknumnya tidak kuat. Disinilah tantangan pentingnya kaum terdidik harus melek politik.
Partisipasi kaum terdidik di area politik praktis masih tergolong minim. Kebanyakan terlibat secara insidentil, berupa kerja sama atau komunikasi dengan politisi saja. Kadang mereka tidak sadar sedang berdinamika dalam politik. Keterlibatan sebagai ahli, narasumber, kritikus, atau lainnya sebenarnya adalah bagian partisipasi politik.
Kemampuan politik kaum terdidik mesti diasah dan diakselerasi. Kaum terdidik sudah saatnya tidak hanya jago kandang di kampus atau lembaga saja. Kaum akademik harus menjadi garda terdepan pencerdas masyarakat dalam berdinamika secara sosial politik.
Schneider (1976) berpesan bahwa rel politisasi kaum terdidik adalah kejujuran. Sepanjang moralitas dan objektivitas dijadikan panglima, maka kemaslahatan akan tercapai. Tidak salah jalan jika akademisi ada yang masuk ke dunia politik. Mulia juga akademisi tetap setia mendedikasikan diri di ruang-ruang akademik.
Melek politik penting demi kebijakan pro-rakyat, bukan mempolitisasi produk akademik untuk kepentingan segelintir pihak saja. Gelar akademik jangan sampai dijual dan diobral demi kepentingan politik pragmatis.
Julien Benda pernah menyindir ketika kaum terdidik mulai melacurkan dirinya pada dunia (politik) praktis dan melupakan loyalitasnya terhadap kebenaran “populis,” maka yang akan mengemuka adalah perhelatan (sosial) demokrasi yang sarat pragmatisme. Semoga kesucian dunia terdidik dapat pulih dan terjaga seterusnya pascapemilu 2019.
Penulis, Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
