SEMARAPURA, BALIPOST.com – Di balik pesatnya perkembangan pariwisata kepulauan Nusa Penida, ada dampak kemacetan yang cukup parah. Pemandangan demikian baru pertama kali terjadi tahun ini, hingga hampir seluruh jalanan umum amat krodit dalam sepekan terakhir.
Dinas Perhubungan Klungkung, cukup kewalahan melakukan pengaturan lalu lintas bersama Forum Lalu Lintas. Kepala Dinas Perhubungan Klungkung, Nyoman Sucitra, Jumat (7/6), mengakui kekroditan aktivitas lalu lintas di Kepulauan Nusa Penida, baik di Nusa Gede, Lembongan maupun Ceningan.
Kepadatan lalu lintas, akibat pesatnya perkembangan pariwisata di tengah situasi libur panjang diakui diluar perkiraan. Sehingga, ketika ditanya apa upaya jangka pendek yang dilakukan guna memecah persoalan kekroditan itu, dia sulit memberikan penjelasan.
Sejauh ini diakui, tidak ada upaya khusus, misalnya menambah personil di lapangan untuk mengatur lalu lintas, atau pun memperketat pengaturan di pelabuhan rakyat, karena membludaknya wisatawan. Semua aspek, dikatakan masih berjalan seperti biasa.
Meski demikian, fenomena ini menjadi kajian bersama, sebagai antisipasi situasi serupa ke depan. Sucitra mengaku akan membahas tuntas persoalan ini dengan Forum Lalu Lintas Klungkung, yang di dalamnya ada Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Sat Lantas dan TNI. “Kami hanya bergerak dalam pengaturan saja. Kalau berkaitan dengan rencana melebarkan akses jalan dan opsi-opsi lainnya, itu menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PU-PRKP) Klungkung,” kata Sucitra.
Kepala Dinas PU-PRKP Klungkung, A.A Gde Lesmana, menyampaikan situasi sepekan terakhir di Nusa Penida, sudah menjadi perhatian bersama OPD terkait. Pihaknya mengaku siap mendukung pengembangan objek wisata, sesuai tupoksinya, misalnya terkait infrastruktur jalan.
Namun, menurutnya, terbatasnya anggaran membuat mesti ada skala prioritas akses objek mana dulu yang bisa digarap tuntas, sebagaimana arahan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Sehingga, setiap tahun progressnya jelas.
“Misalnya prioritas penataan objek dari Dinas Pariwisata adalah objek A, maka mari garap sama-sama itu dulu. Kami dari Dinas PU-PRKP garap akses jalannya, Dinas Perhubungan garap kelengkapan rambu-rambunya. Misalnya begitu,” kata Lesmana.
Pihaknya mengaku sudah melihat langsung situasi di lapangan. Kalau harus mengambil opsi pelebaran jalan, tentu ini harus dikomunikasikan dengan baik bersama pihak desa dan warga setempat.
Sehingga, tidak menimbulkan masalah baru. Kalau warganya mau, tentu ini bagus untuk solusi jangka panjang.
Kalau tidak, tentu ini harus dicarikan alternatif solusi lain yang netral. Artinya, tidak terlalu membebani masyarakat maupun APBD. “Ini sedang kami diskusikan, kami analisa, mana tanah yang bisa dibebaskan. Kami lakukan mapping, mana yang bisa dilakukan pelebaran, mana yang tidak. Kedua, sesuai inisiatif bapak bupati, ingin segera merealisasikan jalan lingkar Nusa Penida. Ini sedang didorong di tingkat kementerian agar dapat segera terealisasi,” tegasnya. (Bagiarta/balipost)
