NEGARA, BALIPOST.com – Program Corporate Social Responsibilty (CSR) atau Bina Sosial bagi Masyarakat dari sejumlah perusahaan diharapkan sinergi dengan program pemerintah daerah. Sinergitas penting agar bantuan sosial itu merata dan tepat sasaran. Sebab, banyak warga atau objek lain yang membutuhkan di lingkup kabupaten.
“Kami sudah panggil Pak Sekda dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, yang menangani CSR untuk mengundang perusahaan dalam merealisasikan CSR agar melalui tim dari kabupaten,” ujar Bupati Jembrana I Putu Artha belum lama ini.
Selama ini banyak perusahaan di Kabupaten Jembrana yang ikut berperan dan melaksanakan kewajibannya memberikan CSR kepada masyarakat tetapi kurang tepat sasaran. Menurut Bupati Artha, semestinya ada skala prioritas dan bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga sejalan dan menghindari bantuan berulang-ulang pada satu objek atau wilayah tertentu. Sementara di sisi lain, masih ada warga atau objek tempat yang perlu bantuan.
Artha mencontohkan salah satu CSR Perbankan di Jembrana lebih condong pada kedekatan dan nasabahnya yang diberikan bantuan. “Nasabah itu kan orang punya, jangan dia (perusahaan) yang menentukan. Itu saya sebut CSR tidak ikhlas. Bisa keluarganya (pemberi CSR) atau kerabatnya yang diberikan. Karena itu kami harapkan agar bersinergi dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Bupati asal Melaya itu juga mengingatkan kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa di Kabupaten Jembrana agar ikut memperhatikan masyarakat. Salah satunya melalui CSR atau tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Ia menyesalkan ada perusahaan BUMN besar yang bergerak di bidang transportasi laut (PT ASDP) di Gilimanuk kurang memperhatikan lingkungan. Bupati merujuk saat senderan Pura Segara di Pelabuhan Gilimanuk hancur beberapa waktu lalu, baru dibantu setelah masyarakat ribut dan perwakilan warga ke Jakarta. “Paling tidak ada CSR kepada daerah. Bisa dalam bentuk bantuan memperbaiki tempat ibadah, pendidikan atau yang lain sinergi dengan program pemerintah,” sebutnya.
Agar terkoordinasi, Bupati Artha telah minta seluruh jajarannya dan CSR di Jembrana masuk satu pos pintu. “Silakan dari perbankan, BUMN atau perusahaan swasta mau membantu masyarakat, tapi harus melalui tim. Ini untuk menghindari tidak tepat sasaran dan tepat guna. Masak ada bantuan untuk koperasi itu-itu saja tiap tahunnya. Khawatirnya terus dibantu bisa (berpotensi) korupsi,” tambahnya. (Surya Dharma/balipost)
