DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali tengah berupaya keras menggugah kesadaran masyarakat. Terutama agar mereka patuh terhadap kewajiban membayar pajak, khususnya pajak kendaraan. Pasalnya, pemerintah juga ingin memenuhi hak-hak masyarakat dari aspek transportasi.
“Kami memiliki komitmen untuk memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, tingkat kenyamanan gas buang mengenai lingkungan. Tapi ketika memiliki komitmen itu, pemerintah juga butuh pembiayaan,” ujar Kepala Bapenda Provinsi Bali I Made Santha di Denpasar, Kamis (20/6).
Agar wajib pajak bisa menyelesaikan pembayaran tepat waktu, pemerintah juga harus memberikan pelayanan prima dan menghargai wajib pajak sebagai bagian dari kemitraan pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan tidak hanya berhenti pada Samsat door to door atau Samsat Keliling, namun juga menelurkan bentuk pelayanan baru yakni Samsat Kerthi sejak 1 Maret lalu. “Karena kami ingin memberikan pelayanan terbaik, kemudahan pelayanan, pendekatan pelayanan yang disebut dengan pelayanan prima itu tadi,” jelasnya.
Menurut Santha, Samsat Kerthi merupakan pelayanan Samsat ke rumah-rumah tinggal yang letaknya sulit dijangkau. Saat ini, 16 sepeda motor disiapkan dan akan ditambah sekitar 12 unit lagi dengan tipe sepeda motor trail. Tujuannya agar kendaraan tersebut bisa menjangkau daerah pelosok dengan medan yang jelek sekali pun. Sejauh ini sudah ditemukan aneka tunggakan pajak dengan nilai bervariasi. Masyarakat utamanya beralasan tidak memiliki cukup waktu membayar pajak karena tinggal cukup jauh dari pelayanan Samsat.
“Hasilnya sangat optimal. Tidak saja dari aspek pendapatan, tetapi masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah mereka yang tinggal cukup jauh dari pelayanan publik,” paparnya. (Rindra/balipost)
